[Asing Pimpin BUMN] Tommy Soeharto : Pemerintah Jual Harga Diri Bangsa

Setelah diam-diam menjual Pertamina kini Pemerintah Jokowi kembali membuat sensasi baru melalui Kementerian BUMN.

Pertama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat. Alasan penjualan ini, menurut Rini, karena  gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN yang hanya berjumlah sekitar 250 orang.

"Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit," kata Rini, di Jakarta, Senin, 15 Desember 2014.

Rini mengaku sudah mengusulkan penjualan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, selaku bendahara umum negara.

Tercatat, Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah mengaku berminat untuk membeli gedung kementerian BUMN tersebut.

Menanggapi isu ini, pengusaha Hutomo Mandala Putra atau yang akrab dipanggil Tommy Soeharto menilai rencana menjual gedung BUMN bukan suatu penghematan, melainkan pemborosan.

"Jangan bodohi masyarakat dengan berbagai alasan Ala #KabinetMakelar," ujarnya melalui akun media social twitter dan facebook miliknya, Selasa, 16 Desember 2014.

Putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu menegaskan menggunakan fasilitas yang ada dan tidak membangun lagi adalah cara efisiensi. Kalau bangun gedung lagi akan mengeluarkan dana.

"Berdayakan yang ada kalau tujuannya serius untuk efisiensi, BUMN tidak perlu membangun lagi, bukankah BUMN selalu mengaku rugi," ujarnya.

Tanggapan lain datang dari  Ekonom Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan, yang mencurigai ada hal yang tidak beres di balik rencana Menteri Rini Soemarno menjual Gedung BUMN.

"Saya justru mencurigai ada korupsi, ada transaksi di bawah informasi yang mendorong menjual aset negara ini,” kata Dahlan, hari ini, Rabu, 17 Desember 2014.

Dahlan menilai, penjualan Gedung BUMN yang merupakan aset negara tidak akan bisa dialihkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Karena pereknomoian yang sehat sumber pembiayaannya harus dari pajak. Lalu bisa juga bersumber dari surplus devisa melalui ekspor. Ketiga, melalui BUMN dan tetap didominasi oleh pajak. Penjualan aset negara tidak dibenarkan," ucap Dahlan.

Dari sisi nilai, kata dia, penjualan Gedung BUMN juga tidak akan berpengaruh banyak karena harganya tidak akan terlalu besar. Apalagi, pemerintah sendiri sudah mendapatkan cukup banyak dana tambahan dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak.

"Untuk apa Pemerintah mengalihkan subsidi BBM kalau kita masih harus menjual aset negara? Kita masih punya cadangan yang sangat besar," ucapnya.

Selain isu penjualan gedung, Kementerian BUMN juga telah direstui oleh Jokowi untuk mempekerjakan ekspatriat sebagai direksi BUMN.

Usulan mempekerjakan Warga Negara Asing sebagai direksi BUMN diusulkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Alasan Rini, perusahaan BUMN membutuhkan seorang ahli untuk memimpin perusahaan BUMN, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan.

“Boleh (direksi BUMN asing). Bukan hal yang tabu dalam bidang-bidang tertentu. Tidak menutup kemungkinan cari ekspatriat, karena Presiden enggak keberatan," ujar Menko Perekonomian Sofjan Djalil di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014.

Wacana Rini Soemarno, dukungan Menko Sofjan Djalil serta restu dari Jokowi terkait kepemimpinan ekspatriat pada BUMN, ditanggapi sangat keras oleh Tommy Soeharto.

“Ini krisis kepercayaan anak negeri’, ujar Tommy singkat.

Tommy mengungkapkan, kalau pemerintah mengizinkan kementerian BUMN mempekerjakan ekspatriat, maka sesungguhnya yang dilakukan pemerintah bukanlah mempekerjakan SDM yang dianggap mumpuni. Tommy bahkan menilai pemerintah telah menjual harga diri bangsa.

“Kalau BUMN diarahkan untuk impor pimpinan, ini bukan lagi masalah impor ilmu, tapi lebih pada jual harga diri bangsa dan negara ini,” ungkap Tommy.

Hadirnya ekspatriat di jajaran pemimpin BUMN membuktikan pemerintah tak menghargai prestasi warga negaranya sendiri.

Tommy menyatakan, membuka kesempatan pihak asing memimpin BUMN adalah pengakuan bahwa putra putri negeri ini dipandang tidak pantas lagi mempimpin.

“Sepantasnya BUMN dipimpin putra bangsa ini bukan malah ditawarkan ke bangsa lain,ini seakan mengakui kebodohan putra putri tanah air,” tambah Tommy.

Lebih lanjut, Tommy mengatakan agar pemimpin Indonesia jangan sok pintar.

“Ingat, tanggung jawab Anda semua adalah untuk mengawal putra putri tanah air menjadi pemimpin bangsa nya sendiri, jangan sok pintar”, demikian tulis Tommy.

Tommy pun menegaskan, lebih baik mempelajari ilmu dan teknologi melalui beasiswa penuh ke luar negeri bagi putra putri bangsa ketimbang mendatangkan sumber daya asing ke Indonesia.

“Silakan impor ilmu dan teknologi dengan cara beasiswa penuh sekolah ke LN bagi putra putri tanah air yang berbakat,dan jangan impor penghinaan,” tutup Tommy.

Sikap pemerintah yang diam-diam menjual Pertamina, menjual asset fisik bahkan mengizinkan ekspatriat memimpin BUMN, membuat harga diri bangsa dan negara ini tergadai. (fs)

Tweet