Tahun 2015 menjadi tahun pertama Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejumlah program kerja ambisius Jokowi dinanti publik. Di antaranya pembangunan tol laut, pembangunan jalur kereta api di luar Jawa serta pembangunan infrastruktur lainnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan sejumlah proyek ambisius yang digulirkan Jokowi sangat tergantung dengan hubungan eksekutif dan legislatif.
"Untuk membiayai ambisi dan rencana besarnya itu, pemerintah butuh persetujuan DPR," kata Bambang, Senin, 29 Desember 2014.
Menurut dia, mulus atau tidak mulusnya realisasi program-program pembangunan itu sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR.
"Untuk itu kita perlu mengingatkan agar ambisi tersebut tidak kandas di tengah jalan, makanya urgent bagi Jokowi untuk menunjukkan respek kepada DPR," tambah Bambang.
Menurut Bambang, sebagai pemimpin, Jokowi harus tulus mewujudkan harmoni dan kemitraan dengan DPR. Salah satunya Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya.
Di bagian lain, Bambang mengingatkan aga Jokowi membatasi segala bentuk politik balas budi kepada para bandar atau sponsor dan para pendukung saat Pilpres yang dapat merugikan rakyat.
"Termasuk bagi-bagi jabatan di dalam istana maupun di luar istana seperti komisaris dan direksi BUMN," tambah Bambang.
Ia juga mengingatkan agar pemerintahan Jokowi menghentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan kepada partai politik lawan. Karena menurut Bambang, langkah tersebut bisa menjadi blunder politik yang membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan itu sendiri.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan di 2015 diharapkan ada sinergi yang baik di internal DPR. Menuurut dia, persoalan yang terjadi di DPR di awal periode telah terselesaikan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.
"Mudah-mudahan di 2015 sinergitas makin membaik," tutup Agus.
Jika Jokowi gagal berkomunikasi secara intens dan harmonis, baik kepada DPR maupun kepada rakyat, maka nasib pemerintahan Jokowi di 2015 akan terus memburuk bahkan mungkin akan hancur. Beranikah Jokowi mengubah gaya kepemimpinannya? [mdr/fs]
0 Response to "Menghitung Nasib Jokowi di 2015"
Post a Comment