Ternyata, PDI P Juga Tak Mampu Melindungi Minoritas

Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai penanganan masalah kelompok minoritas khususnya bagi mereka yang memiliki aliran kepercayaan masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Sebab hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang melibatkan kaum minoritas tidak diselesaikan dan dibiarkan menggantung.

"Saya 10 tahun menemani kelompok minoritas di daerah. Di tempat yang kepala daerahnya dari PDI P itu advokasinya lebih gampang, ketimbang dipimpin oleh kepala daerah yang tidak paham pluralisme," ujar Eva dalam diskusi Abdurahman Wahid Center, di Balai Kota Jakarta, Rabu 24 Desember 2014.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah khususnya seakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan kaum minoritas yang ada diwilayahnya. Padahal secara jelas pemerintah harus hadir dalam konflik yang berkaitan dengan agama, suku dan ras (SARA).

"Problem utama itu ada dipimpinan daerah. PDI P hanya menyediakan habitat, tapi dari struktur yang sekarang, itu lebih kepada pimpinan daerahnya," katanya.

Eva menilai dengan kepemimpinan PDI P di perintahan saat ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini belum ada gebrakan soal apapun soal penyelesaian konflik kaum minoritas.

Eva mencontohkan soal kasus GKI Yasmin yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. Padahal segala upaya sudah ditempuh untuk menyelesaikannya.

Bahkan Eva sudah menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang merupakan salah satu kader PDI Perjuangan. Namun Tjahjo sebagai Mendagri belum bisa memutuskan apapun soal hal tersebut.

"Kementerian Dalam Negeri sekarang belum ada terobosan meski menterinya PDI P. Saya sudah kesana dan sudah menyampaikan bukti-bukti (soal GKI Yasmi). Tapi dua hari lalu argumentasinya sama seperti Pak Gamawan dulu," katanya.

Eva mengaku tak mengetahui mengapa Mendagri Tjahjo Kumolo tidak bisa mengambil keputusan apapun soal GKI Yasmin. Padahal Tjahjo adalah kader PDI Perjuangan yang menginstruksikan mencabut dukungan kepada Wali Kota Bogor saat kasus ini pertama kali mencuat.

"Padahal Pak Menteri waktu itu yang menarik dukung ke Wali Kota Bogor. Makanya saya merasa kok gini dan merasa terasing," katanya. [in/*]

Tweet