Bayang-bayang Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Foto: Net 

Usia Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo memasuki bulan ketiga sejak dilantik pada 27 Oktober 2014 lalu. Ini artinya, hampir 100 hari pembantu Jokowi bekerja. Kini, wacana reshuffle pun mengemuka.

Memang beragam motif muncul mengiringi wacana tersebut. Ada motivasi sebagai upaya mobilisasi vertikal oleh kelompok tertentu ada pula motivasi obyektif atas nama masa depan pemerintahan Joko Widodo ini.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) era pemerintahan Presiden SBY menggunakan Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan (UKP4) sebagai alat untuk menilai kinerja para menteri. Di Kabinet Kerja ini, Jokowi belum memiliki instrumen yang terukur untuk menilai kinerja para menterinya.

Namun secara umum, bila melihat sepak terjang 34 pembantu presiden, ritme kerja para menteri Jokowi belum merata. Ada yang memiliki kecepatan tinggi sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga mendapat respons positif versi riset Cyrus Network sebesar 35 persen suara dari 1.220 responden. Ia dinilai sebagai menteri yang menjanjikan dalam bekerja.

Ada pula menteri yang nyaris tidak terdengar kiprah dan gagasannya. Sebut saja Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Tekhnologi M Nasir yang hingga bulan kedua menjabat sebagai menteri belum terdengar rencana aksinya terkait masa depan perguruan tinggi dan riset selama lima tahun ke depan.

Para menteri Kabinet Kerja ini, bisa disebut rata-rata masih dalam tahap pengenalan lembaga yang dipimpin. Penataan organisasi serta pengenalan lembaga justru cenderung menjadi kesibukan awal para menteri.

Bila pun ada menteri yang muncul ke publik, justru polemik yang mengemuka. Seperti gebrakan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dengan Surat Edaran tentang Hidup Sederhana yang justru menimbulkan polemik baik di internal Aparatur Sipil Negeri (ASN), maupun kalangan eksternal seperti pengusaha hotel dan restoran.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai wajar bila ada desakan agar ada reshuffle di Kabinet Kerja karena harapan tinggi terhadap Kabinet Kerja. "Ada statemen yang memicu reshuffle di luar itu wajar," kata Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Rabu 24 Desember 2014.

Namun Eva menyebutkan masa kerja setahun merupakan waktu yang ideal untuk melakukan mengevaluasi kabinet. "Idealnya itu satu tahun bisa dinilai. Walaupun Pak Jokowi itu selalu mengamati mana yang perform dan yang tidak," kata Eva.

Formasi Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi pada 27 Oktober lalu tidak bebas dari kritik. Proses pembentukan kabinet yang berlarut-larut serta ditengarai mendapat banyak intervensi. Kritik dan apatisme publik itu semestinya dijawab dengan kerja nyata para menteri Jokowi.

Pekerjaan rumah kabinet kerja pimpinan Jokowi masih menanti di depan mata. Sejumlah janji politik di publik saat Pemilu Presiden lalu masih tercatat dengan baik. Program kerja melalui Nawa Cita semestinya dapat segera direalisasikan. Pilihan terakhir bila kinerja para menteri tidak memuaskan, mengganti dengan figur baru dan menjanjikan merupakan langkah taktis demi mengelola harapan publik terhadap pemerintahan ini. [inilah]

Tweet