Tumben Fahri Hamzah Bela Jokowi

Tak seperti biasanya (biasa mengkritik), Fahri Hamzah kali ini membela Jokowi. Ini menunjukan politisi PKS yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPR ini bersikap obyektif. Artinya, kritik dan pembelaan Fahri terkait dengan "obyek" bukan "subyek". Tak semua tentang "subyek" Jokowi dikritik/ditentang, tapi tergantung "obyek" dalam persoalan/hal apa. Kalau memang benar, dibela. Kalau salah, diluruskan.

"Obyek" yang dibela Fahri Hamzah dalam hal ini adalah persoalan Protes MK pada Presiden Jokowi terkait 2 Pansel seperti yang diberitakan liputan6 berikut ini:

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penunjukan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai panitia seleksi hakim konstitusi. Sebab keduanya berprofesi sebagai praktisi hukum yang sering beracara di MK.

Terkait itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan penunjukkan pansel tidak dapat diprotes MK secara lembaga. Jika memang ada keberatan, seharusnya dinyatakan secara pribadi.

"Saya kira itu bukan ranah MK. Kan MK itu hanya menerima hasil dari seleksi. Kalau ada complain tidak disampaikan secara kelembagaan MK. Tapi secara pribadi boleh complain dengan pansel," tegas dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Berbeda jika yang keberatan mengatasnamakan diri secara pribadi, seperti akademisi, pengamat atau lainnya. Hanya secara institusi, MK dinilai Fahri tidak berhak. Kecuali MK sebagai lembaga persidangan menolak karena alasan administrasi.

"Jadi saya kira itu jangan dibebankan hakim tapi cukup sekjen dan panitera MK, supaya tak ganggu kredibilitas hakim yang ada," ucap Fahri.

MK melalui surat bernomor 2777/HP.00.00/12/2014 meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali dua anggota yang masuk dalam keanggotaan panitia seleksi tersebut. Surat itu disampaikan pada Kamis 11 Desember lalu.

Anggota pansel terdiri atas tujuh orang, yaitu guru besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Dr Saldi Isra sebagai ketua, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan dan Harjono, pakar hukum tata negara Refly Harun, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, pakar hukum tata negara Universitas Jember Widodo Eka Tjahjana, dan guru besar hukum Universitas Indonesia Dr Satya Arinanto. (Ali/Mut/Liputan6)

Tweet