Surat Edaran (SE) No.13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana dari Menteri Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, dinilai wajar membuat resah banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Riza Patria, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Menurutnya, protes yang dilayangkan PNS kepada pemerintah sebagai hal yang biasa dinegara demokrasi. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan substansi penghematan dan hidup sederhana.
"PNS di era demokrasi boleh saja, TNI/Polri juga boleh. Biasa saja di alam demokrasi wajar kalau PNS keberatan, yang penting cari titik temu," kata Riza.
Menurutnya, penghematan anggaran tidak bisa dilihat dari kehadiran pernikahan. Karena, di daerah acara pernikahan adalah acara sakral yang penting bagi setiap suku atau daerah.
"Pembatasan tidak pada jumlah kehadiran tapi sarana dan prasarana, misal acara tidak di hotel, tidak mesti harus dengan makanan mewah-mewahan, kemudian tidak perlu melalui proses atribut yang berlebihan," katanya.
Sebelumnya, seorang PNS di Kementerian Sekretariat Negera bernama Arief Syaiful, mengirimkan surat terbuka berupa protes terkait SE itu kepada Menpan RB. Melalui akun facebook Arief Syaiful, dia menuliskan kritik terbuka kepada Menpan RB tersebut. (in/fs)
0 Response to "[Mencampuri Urusan Pribadi PNS] DPR Dukung PNS Protes Surat Edaran Menpan RB"
Post a Comment