Elit2 politik KIH (Koalisi Indonesia Hebat) telah mempermalukan diri sendiri dan menyeret presiden Jokowi dlm pusaran konflik ketatanegaraan yg berbahaya. #ramikir?
Selain krn frustrasi, jangan2 kenekadan kubu KIH membuat DPR tandingan memang 'modus' utk menciptakan konflik ketatanegaraan yg berlarut2.
Kalau konflik ketatanegaraan terjadi dan DPR tdk bisa bekerja, maka bisa menjadi alasan bagi presiden Jokowi menerbitkan Perppu MD3.
Dan kalau Jokowi menerbitkan Perppu MD3, KIH berharap bisa mengocok ulang pimpinan DPR dg mengganti sistem paket yg ada dlm UU MD3 skrng.
Kalau memang demikian "skenario"nya, sungguh KIH telah melakukan cara culas dengan pertaruhan yg amat berbahaya: keselamatan negara!
Tidakkah KIH berfikir sedikit lebih jernih tentang implikasi serius dari tindakannya membuat DPR tandingan itu? Gak kasihan sama Jokowi?
Tapi yg lebih ngeri lagi -dan semoga tdk terjadi- skenario KIH itu sbg "prolog" terjadinya kondisi darurat. Tujuan akhirnya apa?
Kalau kondisi darurat (atau dianggap darurat) misalnya DPR lumpuh, maka akan mjd dalih diterbitkannya DEKRIT presiden utk membubarkan DPR!
Kalau JKW sampai keluarin dekrit, maka ibarat membuka kotak pandora. Apapun/sesuatu yg sblmnya tak terbayangkan bisa saja terjadi.
Karena dekrit itu hakekatnya adalah kudeta thd demokrasi dan konstitusi. Taruhannya amat sangat mahal, bahkan bisa saja tjd pertumpahan darah.
Dalam sejarah republik ini, baru 2 presiden yg berani mengeluarkan dekrit. Yg satu berhasil (bung Karno), satunya gagal total (Gus Dur).
Dekrit Presiden tahun 1959 berujung pada menguat dan menumpuknya kekuasaan di tangan Bung Karno dgn demokrasi terpimpinnya.
Sedangkan dekrit presiden Gus Dur tahun 2001 menjadi justifikasi MPR menggelar sidang istimewa untuk menjatuhkannya.
Dekrit presiden Gus Dur tahun 2001 gagal total krn tidak didukung militer. Selain itu, 'mekanisme' impeachment thd presiden msh lebih simpel.
Saat itu presiden belum dipilih langsung dan belum ada Mahkamah Konstitusi sbg lembaga yg akan berperan penting dlm proses impeachment.
Saat ini, kedudukan Presiden dan DPR sama2 kuat. Presiden tdk dpt membubarkan DPR. DPR (melalui MPR) pun amat sulit memakzulkan presiden.
Karenanya kalau presiden Jokowi nantinya mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan DPR (misalnya), maka peran kuncinya ada di militer (TNI).
Dan kalau sudah begitu, ibarat kotak pandora yg sudah terbuka. Segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk chaos bahkan pertumpahan darah!
Stabilitas politik & keamanan yg kita nikmati selama lebih dari 10 tahun ini akan hancur berantakan bahkan negara ini di ambang kehancuran.
Itulah risiko terburuk yang mungkin dihadapi negara ini bila sampai presiden nekad mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen.
Karena sekali lagi, DEKRIT presiden hakekatnya adalah kudeta terhadap demokrasi dan konstitusi. Taruhannya terlalu besar.
Kita masih berharap, kisruh politik antara KMP vs KIH yg terjadi di DPR skrng tidak akan berujung pada dikeluarkannya dekrit presiden JKW.
Keamanan dan stabilitas negara ini dibangun dengan susah payah selama 10 tahun lebih oleh pemerintahan @SBYudhoyono.
Maka menjadi kewajiban pemerintahan @Jokowi_do2 untuk menjaga dan mempertahankannya.
Kepada kubu KIH kita himbau untuk lebih menggunakan nalar dan akal sehatnya. Pikirkan kembali langkah politik membentuk DPR tandingan itu.
Langkah anda membuat DPR tandingan ini sungguh amat memalukan bukan saja bagi anda tapi juga nama negara ini di mata tetangga. Apa kata dunia?
Dan taruhannya pun amat mahal: masa depan demokrasi dan stabilitas keamanan negara yg amat besar ini. Belajarlah legowo & instrospeksi! #KIH
Kalian selalu berteriak2 agar Prabowo legowo menerima kekalahan, namun kalian sendiri menunjukkan sikap yg bertolak belakang. #KIH
Dan kepada PPP, perpecahan kalianlah yg makin membuat kisruh DPR ini semakin parah. Sbg partai Islam sungguh ini amat memalukan!
Hari Jum'at ini (31/10) kita akan lihat apa kubu #KIH benar2 bisa bikin paripurna tandingan. Setjen DPR hrs tegas utk tidak ksh kunci ruangan.
*twit By @SangPemburu99
0 Response to ""Tindakan KIH Yang Dapat Menyeret Jokowi Dalam Konflik Ketatanegaraan" "
Post a Comment