Menurutnya, masih diperlukan analisa lebih dalam dengan melibatkan ahli, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Pertamina.
"Kami masih menganalisa kondisi ini. Selain itu dibutuhkan juga koordinasi dengan Kementerian ESDM sehingga masalah tersebut tak bisa diputuskan dalam waktu dekat ini," ujar Rini di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.
Meskipun tim transisi pernah menerima usulan dari pakar perminyakan untuk membubarkan Petral, kata Rini, hal tersebut tidak begitu saja bisa dilakukan karena pemerintah tidak bisa gegabah dalam mengambil suatu kebijakan. Ia mengatakan akan memutuskan siapa Direktur Utama baru Pertamina sebelum 30 Oktober 2014. Setelah ditunjuk, tentunya pembahasan soal masa depan Petral bisa dilakukan dengan lebih intensif.
"Saya akan dibantu komisaris Pertamina dalam menentukan Direktur Utama yang baru. Apakah waktu penyeleksian Direktur Utama perlu diperpanjang atau tidak. Saya juga belum menerima arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai masalah pembekuan Petral ini," kata Rini.
Perlu diketahui, melalui Tim Transisi, pernah muncul wacana pembekuan Petral yang dianggap sebagai sarang mafia migas.
"... Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," ujar Hasto Kristiyanto, Senin, 22 September 2014. (fs)
0 Response to "Pemerintah Belum Wacanakan Pembubaran Petral"
Post a Comment