Komisi V DPR RI Siap Bekerja

Pimpinan Komisi V DPR RI 2014—2019 dari kiri ke kanan, wakil ketua  Yudi Widiana Adia (PKS), wakil ketua Muhidin M. Said (Golkar) , ketua Fary Djemi Francis (Gerindra), dan wakil ketua Micheal Wattimena (Partai Demokrat) berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat Komisi V DPR RI, Kamis siang (30/10/2014).

JAKARTA - Usai pemilihan pimpinan Komisi V DPR RI, Kamis sore, wakil ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan Komisi V siap bekerja dan bermitra dengan kementerian Jokowi—JK.

“Alhamdulillah, pemilihan pimpinan komisi V DPR RI sudah selesai hari ini, setelah kemarin sempat ditunda. Setelah ini, kami siap bekerja dan bermitra dengan kementerian bidang infrastruktur, perhubungan dan perumahan rakyat,” kata Yudi, usai pemilihan pimpinan KOmisi V DPR RI yang dipimpin wakil ketua DPR RI Agus Hermanto, Kamis (30-9).

Menurut Yudi, sebagai langkah awal kerja, Komisi V akan menggelar rapat intern pekan depan. Selain akan membahas agenda kerja, Komisi V juga akan melakukan konsolidasi dan pendalaman terkait permasalahan infrastruktur saat ini, termasuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2010—2014 yang belum tercapai.

Adapun sejumlah persoalan terkait infrastruktur yang menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK yang harus diselesaikan, kata Yudi,  antara lain adalah baglock anggaran bidang infrastruktur dan beberapa peraturan perundangan-undangan yang belum selesai.

“Permasalahan bidang infrastruktur dan perhubungan yang perlu kita carikan solusinya antara lain beban anggaran untuk infrastruktur, khususnya dibidang kemaritiman yang masih minim, termasuk beberapa UU yang harus segera diselesaikan seperti UU Sistem Transportasi Nasional, UU Jasa Konstruksi dan UU Arsitektur,” kata politisi PKS asal dapil Jabar IV itu.

Seperti diketahui, untuk infrastruktur ke-PU-an, kebutuhan anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp123,29 triliun. Namun, pagu yang tersedia sekitar Rp74,2 triliun sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp49 triliun. Baglock anggaran untuk sector perhubungan juga terbilang besar mencapai Rp26 triliun lebih pada tahun 2015, dimana kebutuhan anggaran dibidang perhubungan mencapai Rp70 triliun lebih, sementara pagu yang tersedia hanya sebesar Rp44,6 triliun.

“Tahun 2015 pasar bebas Asean  mulai berlaku. Jika kita ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah, khususnya untuk infrastruktur mengingat daya saing infrastruktur kita masih rendah. Begitu juga dengan SDM-nya harus kita persiapkan dengan baik. Karena itu, tak hanya, perlu upaya-upaya percepatan dibidang infrastruktur yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, tapi juga upaya-upayuntuk meningkatkan kualitas SDM kita agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” kata Yudi.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga berharap tidak ada perubahan mitra kerja komisi V pasca perubahan sejumlah kementerian yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. “Semoga tidak ada perubahan. Kami berharap mitra kerja Komisi V masih meliputi bidang infrastruktur, perhubungan, dan sejumlah badan,” kata Yudi.

Catatan:

Ruang Lingkup Komisi V:

    Perhubungan
    Pekerjaan Umum
    Perumahan Rakyat
    Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
    Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

 Mitra Kerja Komisi V:

    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perhubungan
    Kementerian Perumahan Rakyat
    Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal
    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
    Badan SAR Nasional
    Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
    Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)

klik www.lesprivatkasiva.com

Tweet