Buat DPR Tandingan, KIH Tak Akui Kabinet Kerja Jokowi

Pramono Anung

Inisiatif untuk menggelar DPR tandingan, tak lebih hanya sekedar drama komedi yang dilakoni oleh aktor-aktor politik Koalisi Indonesia Hebat.

Pasalnya, Pramono Anung, sebagai tokoh yang ditunjuk KIH untuk menjadi pemimpin DPR tandingan, telah menyatakan keengganannya.

"Kalau seorang Pramono Anung menyatakan tidak bersedia sebagai Ketua DPR tandingan, maka bisa dikatakan ini hanya sebagian dari KIH, bukan atas dasar keinginan koalisi secara keseluruhan," ujar pengamat politik, Said Salahudin, Kamis malam, 30 Oktober 2014.

Said mengatakan, ada batas kekecewaan dari KIH yang masih bisa dipahami lantaran mereka kerap kali kalah dalam perebutan pimpinan DPR maupun MPR.

Namun, sikap sebagian elit dari KIH yang membentuk DPR tandingan tak bisa dibenarkan. Sebab, awal mula pembentukan DPR tandingan lantaran adanya rasa kecewa, marah dan sikap rakus  atas pembentukan alat kelengkapan dewan, yang tak memberi kursi pada KIH.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, efek dari pembentukan DPR tandingan adalah pembentukan kabinet ulang. Karena, kabinet yang dibentuk Jokowi, dikonsultasikan kepada DPR di bawah pimpinan Setya Novanto. Dengan kata lain, DPR tandingan, tak mengakui kabinet Jokowi.

"Menurut saya sebaiknya kembalilah pada alat kelengkapan dewan. Kalau dibentuk pimpinan DPR tandingan, artinya tidak mengakui pimpinan DPR yang dipimpin Ceu Popong, artinya prosesi kenegaraan yang sudah dipimpin Setya Novanto tidak sah dong? Dan Jokowi harus membentuk kabinet ulang, karena pertimbangan pembentukan kabinet itu kan diajukan pada DPR yang dipimpin Setya Novanto," terangnya.

Pembentukan DPR tandingan juga ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan anggota DPR dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebaiknya segera menghentikan manuver seputar isu pemimpin parlemen tandingan. JK beralasan, pemimpin komisi dan alat kelengkapan DPR sudah secara sah dikuasai partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP).

"Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2014. (fs)

klik www.lesprivatkasiva.com

Tweet