"Lulusan SMP sekarang bisa jadi menteri" itulah sedikit tanggapan masyarakat terkait dengan profil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri wanita yang satu ini memang unik dan profilnya langsung jadi pembicaraan khalayak ramai. Bagaimana tidak, selain hanya tamatan SMP Susi juga memiliki perilaku yang tidak umum di masyarakat yaitu wanita perokok. Kebiasaan merokoknya terkonfirmasi ke publik saat dengan santainya Susi merokok di halaman istana saat diwawancara para wartawan sesaat setelah pengumuman kabinet oleh presiden Jokowi.
Terkait masalah latar belakang pendidikan seorang menteri yang hanya tamat sekolah formal hingga SMP, ada beberapa hal yang bisa di sampaikan diantaranya yaitu :
1. Kompetensi seseorang tidak tergantung dari seberapa tinggi orang tersebut sekolah. Dan memang kenyataan di masyarakat banyak figur figur sukses yang tidak dilatarbelakangi pendidikan formal tinggi atau latar belakang pendidikannya tidak linier dengan kompetensi profesionalnya. Jadi, cukup jadi orang sukses maka kita bisa jadi menteri atau bahkan presiden tanpa sekolah tinggi tinggi.
2. Jika dikaitkan dengan aspek keterwakilan daerah, maka ada sedikit "kontradiksi" pada latar belakang pendidikan menteri yaitu menteri yang merepresentasikan Papua. Wanita Papua harus menjadi guru besar untuk bisa di lirik menjadi anggota kabinet yang kebetulan saat ini diwakili oleh Yohana Susana Yambise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus sebagai wanita papua pertama yang menjadi guru besar. Pertanyaannya, apakah Indonesia menerima apabila ada wanita Papua yang hanya lulus SMP masuk kabinet?
3. Seseorang yang berpendidikan formal rendah dan diakomodasi untuk masuk kabinet akan semakin menegaskan bahwa peran sekolah tidak signifikan merubah nasib seseorang. Padahal, teorinya sekolah adalah sarana penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang memiliki budaya anti sekolah akan semakin sulit untuk diajak sekolah.
Bicara budaya anti sekolah, beberapa kelompok masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa sekolah itu tidak perlu. Masyarakat yang memiliki pemahaman ini biasanya memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
Di Indonesia, daerah yang memiliki APK terendah diantaranya adalah kabupaten Bogor kabupaten Sukabumi. Terlepas dari masalah fasilitas yang belum merata, masih ada sebagian masyarakat di Bogor dan Sukabumi yang berkeyakinan bahwa sekolah tidak penting dan bagi yang punya anak perempuan orang tua mereka lebih bangga jika putri mereka cepat menikah dibandingkan melanjutkan sekolah.
Permasalahan APK ini juga yang melatarbelakangi bergulirnya program Indonesia Mengajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar Anies Baswedan. Dengan adanya menteri yang hanya lulusan SMP, maka tugas Anies akan semakin berat.
Arsad
*sumber: islamedia.co
0 Response to "Sekolah Susi Menyulitkan Menteri Anies"
Post a Comment