 |
| Ikhsan Modjo-Foto: LensaIndonesia |
Mereka menilai, kelima pemimpin DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin di berbagai sidang yang dilakukan, karena tak memberi 'jatah' bagi KIH sebagai pemenang pemilu legislatif. Hal ini mendorong lima partai pendukung Jokowi membantuk 'DPR' tandingan.
Efek pembentukan DPR tandingan yang tak memiliki dasar konstitusional itu, DPR tandingan tak mengakui Kabinet Kerja Jokowi. Sebab, Kabinet Kerja Jokowi dikonsultasikan kepada DPR yang dipimpin Setya Novanto.
Mengatasi ini, politisi Partai Demokrat, Ikhsan Modjo menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah sejarah.
Melalui akun twitter pribadinya, kemaarin, Kamis, 30 Oktober, Ikhsan Modjo mengatakan, ketimbang membentuk DPR tandingan, lebih baik Jokowi terbitkan dekrit untuk membubarkan DPR.
"Ketimbang DPR Perjuangan @jokowi_do2 baiknya ambil langkah sejarah: 1. Terbitkan dekrit Presiden bubarkan DPR ala Gus Dur," tulisnya.
Ikhsan menambahkan, setelah dekrit, Jokowi membentuk DPR GR yang anggotanya ditentukan oleh Presiden.
"Langkah bersejarah lain, 2. Bubarkan DPR bentuk DPRGR ala Bung Karno yg anggotanya bisa Anda @jokowi_do2 pilih sendiri," imbuh Ikhsan.
Terakhir menurut Ikhsan, bentuk pemerintah darurat, bubarkan semua dan buat DPR yang baru. Dengan cara ini Jokowi akan tetap menjadi presiden. (fs)
0 Response to "KIH Ancam Stabilitas Pemerintahan, Politisi PD Sarankan Jokowi Keluarkan Dekrit"
Post a Comment