"Janji untuk merampingkan postur kabinet tidak terbukti bahkan menambah satu pos baru Menko Kemaritiman. Perubahan nomenklatur dan penggabungan serta pemisahan kementerian membawa konsekuensi anggaran yang amat besar," katanya pengamat kebijakan publik Univeritas Brawijaya (Unbraw), Khairul Muluk, Minggu malam, 26 Oktober 2014.
Menurutnya, yang dilakukan Jokowi ini cenderung simbolis karena sebenarnya dia bisa melakukan perubahan melalui pendekatan fungsi kementerian.
Selain itu, kata dia, janji profesional sebenarnya juga tidak terpenuhi dalam postur kabinet saat ini, Di dalam beberapa pos terasa benar nuansa politisnya dalam penunjukan menteri.
Lebih lanjut Muluk menambahkan, dalam format kabinet Jokowi juga ada perubahan konvensi yang selama ini Menteri Koordinator pada umumnya adalah mantan menteri karena biasa dianggap sebagai menteri senior yang mengkordinir kerja para menteri dibawahnya.
"Dari empat Menteri Koordinator, hanya satu saja yang pernah menjadi menteri. Kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang benar-benar baru dari kabinet sebelumnya. Kecuali Lukman Hakim Saifuddin, semuanya bukan menteri dalam kabinet sebelumnya. Ini benar-benar mengosongkan orang-orang yang pernah membantu Presiden periode sebelumnya," tutupnya. (fs)
0 Response to "[Kabinet Kerja] Sarat Kepentingan Politis, Minim Kapabilitas"
Post a Comment