Kata Anggota DPR Ini, Kartu Sakti Jokowi Mengejutkan

Solo – Komisi XI DPR RI bakal memanggil Menteri Keuangan (Menkeu), Rabu (12/11) pekan depan. Pemanggilan itu untuk mengetahui asal muasal anggaran kartu sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.

“Minggu depan, Rabu, kami panggil Menkeu. Meskipun sampai hari ini Kemenkeu belum memberi kepastian datang,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat jumpa pers dengan wartawan, Jumat ( 7/11) di sebuah rumah makan di Solo.

Kharis menjelaskan, meskipun pihaknya sepakat dengan program kartu sakti tersebut, seharusnya ada pembahasan terlebih dahulu dengan DPR, baik dari sisi anggaran maupun mekanisme penyaluran kartu. Terlebih pengadaan tiga kartu sakti itu diperkirakan membutuhkan anggaran triliunan rupiah yang seharusnya dilakukan melalui tender.  Pasalnya, dari informasi yang diperolehnya, kartu sakti Jokowi akan dicetak sekitar 80 juta kartu.

“Kalau satu kartu harganya sekitar Rp 20.000, sudah berapa itu? Triliunan kan,” ungkapnya.

Komisi XI DPR, lanjut Kharis, juga tidak mengetahui asal anggaran yang dipakai Jokowi untuk pengadaan kartu sakti. “Kami cari anggarannya juga bingung. Di APBN 2015 juga tidak ada. Kalau anggarannya dari CSR (Corporate Sosial Responsibility) BUMN peruntukkanannya tidak seperti itu. Tidak boleh (CSR) dipinjam negara. CSR itu langsung ke masyarakat,” terang anggota DPR asal PKS
ini.

Lebih jauh, Kharis juga mempertanyakan peluncuran kartu sakti yang dilakukan 20 hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presien.  “Kartu ini mengejutkan, 20 hari sudah muncul kartu. Pengadaan kartu kan butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Kemungkinan sebelum Jokowi dilantik, kartu ini sudah dilakukan pengadaan,” jelasnya.

*sumber: Timlo.net

Tweet