Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi (FITRA), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Rabu (5/11). Menurutnya jika terjadi defisit anggaran maka pemerintah bisa melakukan pengetatan anggaran dan memotong tunjangan menteri beserta fasilitasnya.
“Defisit bisa tidak terjadi asal ada pengetatan anggaran,” katanya di Jakarta, Rabu (5/11).
FITRA menilai, lanjut Uchok, jika kenaikan harga BBM benar-benar terjadi, mala akan berimbas kepada kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kenaikan anggaran pemerintah bisa dua kali lipat, imbasnya gaji pegawai pemerintah naik,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan imbas lain dengan harga BBM yang naik akan menyebabkan masyarakat bertambah miskin. Kenaikan tersebut pun akan membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi-JK menurun.
Uchok mengungkapkan, anggaran subsidi BBM yang mencapai sekitar 300 triliun lebih sangat kecil. Dimana rata-rata kenaikan subsidi pemerintah untuk BBM hanya 2,4 persen. Maka, menurutnya, dibandingkan dengan bunga hutang pemerintah yang mencapai 12 persen.
Berdasarkan data sementara FITRA, dana perjalanan dinas tahun 2014 di Kemendagri Rp 1.1Triliun, BPK Rp 775.2 Miliar, DPR Rp 763.1 Miliar Kejaksaaan Agung Rp 250 Miliar, Sekneg Rp 220 Miliar, MA Rp 140,4 Miliar.
Terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi yang dianggap pemerintah tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati orang kaya. Menurutnya, jumlah orang kaya di Indonesia hanya mencapai 10 persen dan mereka akan memilih memakai pertamax.
“Penggunaan premium itu banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya. (byh/rol/abr/dakwatuna)
0 Response to "Alasan Jokowi Naikkan Harga BMM Tidak Rasional"
Post a Comment