JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan undangan DPR versi Koalisi Merah Putih (KMP) jika ingin menggelar rapat dengan pemerintah.
Pernyataan ini dilontarkan Basarah terkait dengan rencana kerja alat kelengkapan dewan dan badan yang telah dibentuk KMP yang akan dimulai Senin pekan depan.
Basarah beralasan pembentukan alat kelengkapan dewan dan badan di DPR oleh KMP tidak sah dan menyalahi Peraturan Tata Tertib DPR. Sehingga secara otomatis pembentukannya cacat hukum atau ilegal begitu juga dengan produk kebijakanya.
"Hemat saya, pemerintah Jokowi dapat untuk mengabaikan lebih dulu undang-undang yang sifatnya kerjasama antara pemerintah dan DPR," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (30/10/2014), dilansir Okezone.
Seperti diketahui, fraksi PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeluarkan mosi tidak percaya dan membentuk DPR tandingan.
Para pengamat menilai langkah KIH ini justru yang akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
0 Response to "PDIP Minta Jokowi Abaikan Kerjasama dengan DPR"
Post a Comment