Harusnya Menjaga Kedamaian, Menko Polhukam Malah Jadi Provokator

Pernyataan Jusuf Kalla menegaskan bahwa: "Bila Jokowi jadi presiden bisa hancur negara ini...", tidak sekedar asbun alias asal bunyi, tapi semakin terbukti adanya.

Fakta menunjukan Jokowi telah melakukan serangkaian kebijakan yang melanggar konsitusi. Mulai dari kenaikan BBM, menerbitkan tiga kartu sakti tanpa anggaran yang jelas, pelantikan Ahok di Istana Negara, penunjukkan Jaksa Agung dari Parpol, surat edaran melarang menteri ke DPR, dan sebagainya.

Bahkan tindakan bobrok Jokowi mulai menulari perilaku para menteri yang bekerja semaunya, yang penting asal bapak senang. Luar biasa, inilah bukti bila sebuah rezim dusta dilahirkan oleh pemilu busuk maka hasilnya amburadul.

Lebih spesifik, publik kembali dihebohkan oleh manuver Menko Polhukam, Tedjo Edhy mengintervensi urusan internal Golkar. Sebuah upaya memberangus kebebasan berserikat partai politik yang telah dijamin oleh konstitusi.

Pasalnya, Menko Polhukam meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Alasannya, bila Munas di gelar di sana, maka akan mengancam industri pariwisata.

Tindakan interveni Menko Polhukam menuai reaksi berupa kecaman dari berbagai kalangan. Intinya, pemerintah dinilai sedang menerapkan sebuah operasi politik untuk menghantam dan menghancurkan partai-partai yang bersikap oposisi.

Selain Golkar, sebelumnya skenario busuk itu sukses memporak-porandakan internal PPP. Menyebabkan partai berlambang kabah tersebut terpecah menjadi dua kubu. Semua tindakan itu tentu tidak lepas dari arahan Istana, targetnya menghancurkan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Rezim dusta Jokowi semakin khawatir dengan kekuatan politik KMP di parlemen, sehingga melalui segala cara dilakukan. Dan konyolnya, Menko Polhukam yang semestinya bekerja untuk menciptakan keamanan justru terjebak menjadi provokator yang menyulut kekacauan nasional.

salam
Faizal Assegaf
Ketua Progres 98

Tweet