Inikah Konsep Maritim Jokowi? Kenaikan BBM Sebabkan Solar Langka Untuk Nelayan

Jakarta, (24/11) – Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ratusan nelayan tidak mendapatkan pasokan solar di berbagai daerah di Indonesia, situasi itu semakin menegaskan bahwa Pemerintah Joko widodo – Jusuf Kalla tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nelayan. BBM sebagai faktor produksi sulit didapatkan, jikapun ada harganya lebih tinggi dibandingkan harga normal

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah serius memikirkan nasib nelayan yang terkena dampak langsung kenaikan BBM bersubsidi. “Selama ratusan tahun tulang punggung konsep maritim nasional adalah nelayan, yang didalamnya ada nelayan kecil dan tradisional. Jika apa yang terjadi dengan kenaikan dan kelangkaan BBM saat ini sesungguhnya, menegasikan komitmen pemerintah dalam menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia”

Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi sangat dirasakan oleh sejumlah nelayan kecil di Semarang, Jawa Tengah. Sebab, tingginya harga solar tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan saat ini. Begitupun dengan ongkos nelayan di Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya meningkat hingga 50 persen.

Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti belum lama ini menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh kepada nelayan dan pengusaha perikanan, namun apa yang terjadi hari ini menunjukan secara nyata kelemahan dan komitmen rapuh pemerintah dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan nelayan dan industri perikanan nasional.

“Jangankan bicara fasilitasi dan proteksi terhadap nelayan kecil dengan beragam program jaminan sosial, memastikan ketersediaan BBM saja tak bisa sebagai salah satu faktor produksi mereka. Pemerintahan ini terlampau banyak janji, namun minim realisasi,” geram rofi.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang bahwa nelayan merupakan salah satu kantong kelompok kemiskinan di Indonesia, namun keberadaannya seringkali terpinggirkan dalam beragam program bantuan sosial pemerintah. Pemerintah selalu membangun argumentasi bahwa kenaikan BBM sebagai kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi kepada berbagai program untuk masyarakat miskin, namun apa yang terjadi justru semakin mendorong mereka ke jurang kemiskinan diakibatkan melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok.

“Setelah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi kita tidak melihat pemerintah serius dan ‘blusukan’ ke pusat-pusat kemiskinan. Mereka sibuk membangun argumentasi dan alasan di berbagai forum, namun alpa dalam merealisasikan janji-janji politik bahwa tidak akan menaikan harga BBM” ungkap Rofi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.

Tweet