[Penghancuran Golkar] Kudatuli Jilid II

Ilustrasi - Foto: okezone

Kejadian yang menimpa partai Golkar saat ini, membawa ingatan ke peristiwa 18 tahun lalu, peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli).  Ada kubu Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri. Kubu Soerjadi yang didukung pemerintahan Soeharto, mengambil alih kantor DPP di Jln. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kerusuhan tidak bisa dihindari.

Hal ini rupanya juga dirasakan oleh Wakil Ketum PAN Dradjad H Wibowo. Ia mengatakan, kasus hampir mirip Kudatuli ini terjadi di DPP Golkar. Saat massa yang mengaku Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai, bentrok dengan massa AMPG lainnya. Ini diikuti dengan munculnya Presidium Penyelamat Partai Golkar (PPPG).

"Kerusuhan di DPP Golkar ini sudah mirip Kudatuli kedua. Sangat ironis karena terjadi ketika PDIP menjadi partai pemerintah," kata Dradjad, Kamis, 27 November 2014.

Kalau Kudatuli 1996 sangat kuat dan terlihat jelas intervensi pemerintah. Untuk kasus Golkar ini pun, Dradjad menuding ada intervensi dari pemerintah.

"Apalagi ditambah dengan pernyataan-pernyataan Menkopolhukam yang sepertinya menunjukkan beliau tidak demokratis dan kurang menguasai UU," kata Dradjad.

Menurut Drajad, permintaan Menkopolhukan yang berasal dari Partai Nasdem kepada pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar merupakan penyalahgunaan alat kekuasaan negara guna mengintervensi urusan internal parpol.

"Jika dibiarkan dan tidak dilawan, ini menjadi awal dari lonceng kematian demokrasi di Indonesia. Ucapan-ucapan menko itu sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi," kata Dradjad.

Drajad yakin parpol pendukung Jokowi pun tidak mau diintervensi seperti yang dilakukan Menkopolhukam Tedjo Edhi Prijatno ini.

"Saya yakin parpol-parpol pemerintah pun tidak akan mau kalau diperlakukan demikian oleh kekuasaan," katanya.

Wajar bila Drajad was-was. Pasalnya, setelah Munas Golkar, Partai Amanat Nasional adalah partai berikutnya yang akan menyelenggarakan penyegaran dalam tubuh partai melalui gelaran Munas.

Selain itu, kedudukan Golkar dan PAN sebagai anggota Koalisi Merah Putih, kekuatan oposisi yang berdiri mengimbangi pemerintahan tentu menjadi pertimbangan khusus bagi pihak-pihak yang menginginkan kehancuran koalisi tersebut. (fs)

Tweet