[Catatan dari Hari Guru] Guru Tolak 3 T

Anies Baswedan - Foto : Waspada

Upaya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mewacanakan sejumlah bentuk apresiasi untuk memuliakan para guru, patut diacungi jempol.

Dalam program memuliakan guru ini, Anies memberikan sejumlah insentif untuk para guru. Dengan menggandeng beberapa pengusaha jasa transportasi, Anies menggulirkan rencana pemberian potongan harga tiket busway dan pesawat Garuda. Direncanakan, PT Garuda Indonesia akan memberi potongan sebesar 25% bagi para guru yang menggunakan jasa maskapai mereka. 

Tak hanya perusahaan jasa transportasi, klaim Anies, ada sejumlah perusahaan dan retail besar yang telah setuju untuk memberikan keistimewaan bagi para guru.

"Bukan hanya itu, ada sejumlah perusahaan dan retail-retail besar yang telah setuju untuk ikut serta. Namun, saya tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkannya. Yang pasti, mari kita semua memuliakan guru," ungkapnya di Jakarta, Senin, 24 November 2014 kemarin. 

Tak hanya berupaya memberikan potongan harga khusus guru, Anies pun mewacanakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan para guru, terutama para guru honorer yang kini masih menerima fasilitas dan upah minim.

“ Nanti saya akan bertemu dengan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemda. Karena ini kan di luar yuridiksi Kemendikbud. Tapi ini menjadi tanggungan moral, ketika masih banyak guru yang jauh dari sejahtera,” janji Anies.

Menanggapi wacana Anies, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo turut menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili guru seluruh Indonesia. Akan tetapi, Sulistyo juga menegaskan, bahwa permasalahan para guru bukan saja mengenai tingkat kesejahteraan dan status para guru honorer, namun persoalan distribusi guru untuk daerah terpencil juga perlu diperhatikan. Terutama, permasalahan kurangnya guru SD. 

"Ada masalah lain yang mendesak untuk diperbaiki. Salah satunya adalah masalah kekurangan dan distribusi guru. Terlebih untuk guru SD, kita kekurangan sekitar 300 ribu guru SD," ungkapnya. 

Selain kuantitas, kualitas guru SD pun juga menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Tak hanya masalah kuantitas, masalah kualitas guru juga menurutnya sangat perlu untuk segera diperbaiki. Ada banyak guru yang ditempatkan di unit pengajaran yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka hanya karena kekurangan jumlah pengajar SD di wilayahnya.

"Karena kekurangan guru SD, banyak akhirnya guru SMA yang ditempatkan di SD. Yang akhirnya membuat mereka tertekan karena tidak sesuai. Ini kan sangat kontraproduktif dengan peningkatan mutu," ujarnya.

Merespon usulan ini, Anies menjanjikan akan membentuk Direktoran Jenderal yang secara khusus akan menangani para guru dan permasalahan mereka. 

-------

Persoalan guru memang seperti tak ada habisnya. Seperti diketahui, pemerintah pernah menyatakan, banyak dari para guru PNS yang tak mau ditugaskan di daerah  terpencil. Mereka lebih memilih tidak menerima tunjangan daripada dipindahtugaskan. 

Hal yang pernah dikeluhkan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata ini, juga patut diperhatikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan yang baru. 

Sumarna mengungkapkan, banyak guru yang tidak mau dipindahkan ke kota lain. Terutama jika ada penugasan ke daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Mereka memilih mengabaikannya.

"Jadi, guru itu banyak yang tidak mau dipindahkan. Mereka lebih baik mengajar di perkotaan daripada di desa. Terutama di daerah 3T," kata Sumarna. 

Dia menyatakan, hingga saat ini pihaknya hanya mengurus surat mutasi 700 guru saja dari 500-an kabupaten kota di Indonesia.

"Entah karena alasan apa mereka tidak mau mengabdi ke daerah lain. Mereka lebih memilih tidak mencapai kuota 24 jam mengajar sehingga tidak menerima tunjangan profesi daripada dipindahkan, imbuh Sumarna. 

"Pemerintah daerah pun tidak dapat berbuat banyak padahal kewenangan pemindahan ini juga ada di mereka. Daerah, semestinya melihat proporsi guru dimana yang daerahnya kekurangan guru maka harus ada guru yang disebar”, ujar Sumarna.

Senada dengan Sumarna, Muhammad Nuh, mantan menteri pendidikan pun menegaskan, pendidikan semestinya diurus oleh pemerintah pusat. Dengan kewenangan besar yang dimiliki pusat, maka diharapakan distribusi guru tak lagi terhambat.

"Pendidikan tidak seharusnya diurus kabupaten kota tapi diurus pemerintah pusat. Dengan demikian pusat ada kewenangan mengelola guru. Selama di kabupaten kota saya pesimis bisa meningkatkan pemerataan guru," ujarnya.

Semoga di tengah kemelut politik yang terjadi saat ini, pemerintah masih sungguh-sungguh berniat untuk memperbaiki nasib pendidikan Indonesia. [*]

Tweet