Hal ini disampaikan Oktasari dalam acara Pelatihan leadership dan rakernas II DPP Gemura dengan tema Redefinisi Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani” di Grand Cempaka Jakarta kemarin, 21 November 2014.
Gemura, organisasi sayap partai Hanura, menegaskan, kenaikan harga BBM sangat tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya, sebagai organisasi yang memposisikan hati nurani sebagai dasar pergerakannya, Gemura tak sependapat dengan pemerintah, meskipun Partai Hanura adalah bagian dari Pemerintah.
“Sebagai organisasi yang menempatkan hati nurani sebagai basis pergerakan, Gemura kurang sependapat dengan kebijakan kenaikan harga bbm yang telah diputuskan oleh pemerintah beberapa hari lalu yang telah menimbulkan gejolak dan aksi protes dari mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat,” tegas Oktasari, dalam pernyataan persnya kemarin.
Meskipun pemerintah berdalih,kebijakan pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bersubsidi itu untuk memperkuat kapasitas fiskal APBN, tetapi kenaikan BBM sebesar Rp 2.000 per liter sangat memberatkan perekonomian rakyat.
"Oleh karena itu sebagai bagian dari partai pengusung, Gemura mengharapkan peran aktif Partai Hanura agar kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan tidak menyimpang dari semangat keberpihakan kepada masyarakat,” jelas Oktasari.
Oktasari pun berharap Hanura tetap mengawal kebijakan pemerintah yang positif dan seandainya kenaikan harga BBM ini ada kompensasinya, maka harus tetap dikawal dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu pula, Gemura berharap Wiranto bersedia mencalonkan diri lagi sebagai ketua Hanura pada periode 2015-2019, karena Gemura berpendapat, kepemimpinan Wiranto mampu membawa Hanura menjadi lebih baik.
"Di tangan Wiranto lah Hanura sampai saat ini tetap ada dan mengalami peningkatan," tutup Oktasari. (fs)
0 Response to "Meski Tergabung Dalam Koalisi, Sayap Partai Hanura Tolak Kebijakan Pemerintah"
Post a Comment