[Jaksa Agung dari Parpol] Simsalabim Untuk Hilangkan Jejak Kasus Korupsi Penguasa

Demo Usut Kasus Transjakarta -  Foto : Jurnas

Pengangkatan HM. Prasetyo sebagai Jaksa Agung dinilai berpotensi menghilangkan jejak korupsi Transjakarta yang melibatkan Jokowi.

Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar menilai, kasus Transjakarta yang melibatkan nama Jokowi akan sulit dituntaskan bila pejabat Jaksa Agung berasal dari partai Nasdem, partai pendukung Jokowi di Pilpres 2014.

"Bukankah kasus ini sudah berada di tangan Kejagung? Inilah mengapa banyak kalangan mempertanyakan pertimbangan Prasetyo dipilih menjadi Jaksa Agung," jelas Idil, hari ini, Sabtu 22 November 2014.

Hal ini pula yang pernah didesakkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta bulan Agustus lalu, pasca pemilihan Presiden. Ketika itu, Sirojuddin, Koordinator Aksi BEM se-Jakarta menyatakan, karena kasus itu melibatkan Jokowi, sebaiknya KPK segera mengambil alih kasus tersebut dari tangan Kejaksaan Agung.

"KPK harus mengambil alis kasus bus Tranjakarta. KPK jangan tebang pilih, harus segera tangani kasus pengadaan Transjakarta," tegas Sirojudin di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2014.

Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi pun menegaskan, terpilihnya HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung praktis membuat kasus-kasus di Kejagung terutama kasus bus Transjakarta yang diindikasi melibatkan Jokowi dan kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri senilai Rp160 miliar yang menyeret nama Ketua Partai NasDem Surya Paloh terancam hilang dari peredaran.

"Kita khawatirkan kasus ini (kasus Transjakarta) terancam tutup dan selesai dan hanya mengorbankan Udar sebagai tersangka akhir," tegas Uchok, Kamis, 20 November 2014.

Lebih jauh lagi, Zainal Arifin Muchtar, ketua Pukat UGM, menyatakan, 2 dari 3 penegak hukum di era Jokowi, sudah berada di tangan parpol pendukung Jokowi. Hal itu bisa semakin menegaskan bahwa posisi Jokowi dalam berbagai kasus hukum, tak hanya Transjakarta, dijamin aman.

"Ini mengejutkan. Bagaimanana mungkin posisi Jaksa Agung diserahkan pada orang yang berasal dari partai politik. Apa alasan sebenarnya?”, tanya Zainal di UGM, 21 November 2014 kemarin.

Kini, tugas rakyat adalah mengawasi kinerja penegak-penegak hukum dan tak perlu ragu menyatakan kebenaran bila di kemudian hari terbukti para penegak hukum itu menutupi kejahatan-kejahatan pejabat negara, terutama yang berasal dari partai penguasa. (fs)

Tweet