[Huru-Hara Polemik Polri-KPK] Sisi Lain di Belakang Panggung Hasto dan Zainal

Keterangan Plt Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Komisi Hukum DPR, Rabu 4 Februari 2015 sebenarnya tidak ada yang baru. Mayoritas telah ia sampaikan melalui jumpa pers pada Kamis 22 Januari 2015 lalu.

Namun ada sisi lain di panggung belakang di Senayan itu. Apa saja?

Hasto Kristiyanto, salah satu politisi muda andalan PDI Perjuangan ini datang ke Komisi Hukum DPR dengan penuh percaya diri. Ia hanya didampingi dua pendampinginya. Satu orang tampak seperti asisten pribadi. Satu lagi staf Fraksi PDI Perjuangan.

Sejak melangkahkan kaki di Komisi Hukum, pagi-pagi Hasto memberi catatan "Saya datang kesini atas nama pribadi, bukan sebagai Plt Sekjen PDI Perjuangan," kata Hasto.

Kalimat itu lebih dari dua kali ia tegaskan saat ditanya para jurnalis. Pernyataan serupa juga ia tegaskan saat berada dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi Hukum DPR RI. Di poin ini, tentu bukan tanpa makna. Hasto Kristiyanto tampak berupaya agar pernyataan yang ia sampaikan terkait lelaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak dimaknai PDI Perjuangan tengah melakukan pelemahan KPK.

Stigma ini tentu dinilai bakal merugikan institusi. Dia tampak belajar dari kasus Fahri Hamzah dan Marzuki Alie yang dalam kesempatan sebelumnya sempat dituding oleh publik ingin membubarkan KPK.

Nyaris tidak ada yang baru dari pernyataan Hasto Kristiyanto dalam penjelasannya di depan Komisi Hukum DPR RI itu. Secara garis besar, enam kali pertemuan Abraham Samad dengan elit PDI Perjuangan merupakan hasil inisiasi tim Abraham Samad. Bukan PDI Perjuangan.

Secara runut Hasto menyebutkan enam pertemuan yang ia klaim hasil inisiasi tim Abraham Samad tersebut. Seperti pertemuan pertama dan kedua di apartemen di The Capitol, pertemuan ketiga di bandara Adi Sutjipto, pertemuan keempat di kediaman AM Hendropriyono, pertemuan kelima dan pertemuan keenam di kediaman Abraham Samad pukul 00:30 dini hari pada 20 Mei 2014.

Ada yang janggal dari pernyataan Hasto saat menyebut pertemuan kelima. Ia tidak detil menyebut tempat dan dengan siapa saja pertemuan berlangsung. Saat usai memberikan penjelasan di depan Komisi Hukum DPR RI, ditanya ihwal tersebut, Hasto enggan menjelaskan pertemuan kelima.

Informasi dari internal elit PDI Perjuangan mengungkapkan Hasto sengaja tidak memperjelas pertemuan kelima karena pertemuan tersebut berlangsung di kediaman orang dekat Hasto.

"Hasto gak sebut detil ya karena pertemuan berlangsung di rumahnya Rini Soemarno, di bilangan Patra Kuningan, Jakarta Selatan," bisik sumber di internal PDI Perjuangan.

Di bagian lain, Hasto juga mengungkapkan tentang pernyataan Abraham Samad yang mengatakan hukuman Emir Moeis yang lebih rendah dibanding mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq yang divonis 16 tahun lamanya.

"Kami tidak melakukan transaksi hukum. Apakah itu janji? Saya tidak anggap itu janji. Tapi itu signal (dari Abraham)," tegas Hasto.

Dalam RDPU itu selain dihadirkan Hasto Kristiyanto, juga tampak hadir Zaenal Tahir, sosok yang mengklaim memotret Abraham Samad bersama perempuan yang diklaim bernama Sisca.

Nama Zaenal ini sebenarnya tidak ada jadwal sebelumnya di Komisi Hukum sebagai pihak yang diundang. Di jadwal semula, pihak yang dihadirkan Komisi III yakni Hasto Kristiyanto, Supriyansyah (pemiliki apartemen di The Capitol) serta Arteria Dahlan (Pengacara/politisi PDI Perjuangan).

Zaenal Tahir saat mengawali pembicaraan di hadapan anggota Komisi Hukum DPR RI mengaku tidak ada persiapan dalam menyampaikan materi. Ia mengaku baru saja dikabari Ketua Komisi Hukum DPR RI Aziz Syamsuddin untuk hadir dalam forum RPU yang sejatinya agenda utamanya terkait pertemuan elit PDI Perjuangan.

Mayoritas anggota Komisi III memberi kesangsian atas penjelasan Zaenal yang juga merupakan politisi Partai NasDem ini. Seperti Bambang Soesatyo, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sesaat Zaenal menyudahi keterangannya, sontak berseloroh "Saya tidak percaya dengan penjelasan Zainal," kata Bambang.

Berbeda dengan RDPU lainnya, kendati mendapat sorotan banyak media, namun tampak sejumlah fraksi enggan menggunakan waktunya untuk bertanya atau memperdalam materinya. Sebut saja Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Suara yang muncul di Komisi Hukum DPR RI tampak secara gamblang menghindari pernyataan yang menyudutkan Abraham Samad dan KPK.

Beberapa kali disebutkan tentang komitmen para pihak terhadap pemberantasan korupsi dan tidak melemahkan KPK.

Sisi lain kehadiran Hasto dan Zaenal Tahir memang memberi banyak makna penting dalam huru-hara polemik Polri-KPK ini. Panggung belakang justru memberi banyak makna dibanding panggung depan yang kerap tak otentik. [inilah]

Tweet