Harga Beras Bisa Bikin Jokowi Kandas

Harga beras naik drastis hingga 40 persen. Di Solo, beras kualitas menengah yang semula harganya Rp.9.000,- per kilogram naik menjadi Rp.12.000,- hingga Rp.13.000

Kenaikan harga beras di beberapa daerah memicu spekulasi. Apakah ulah para mafia beras atau ketidakbecusan pemerintahan Joko Widodo?

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan adanya invisible hand terkait melonjaknya harga beras.

"Itu invisible hand pada supply and demand; harga naik, supply kurang diatasi," kata Djalil dalam acara Operasi Penyaluran Raskin dan Operasi Pasar Secara Serentak di gudang Bulog Divre Jakarta-Banten di Jakarta Utara, Rabu (25/2/2015). 

Bukan hal baru bila harga beras dijadikan instrumen politik dalam setiap rezim pemerintahan. Pangan menduduki posisi terpenting kebutuhan manusia. Pangan menjadi instrumen paling ampuh untuk menguncang kekuatan politik.

"Dan bila gagal menjaga stabilitas harga pangan, pemerintahan bisa diturunkan. Dan itu bisa saja terjadi pada pemerintahan Joko Widodo," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX. Arief Poyuono, kepada wartawan, dilansir RMOL, Kamis (26/2/2015).

Dia menegaskan bahwa dua kebutuhan pokok, yaitu beras dan gas 3 kilogram, harus tersedia setiap harinya dan dengan harga mudah terjangkau mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pas-pasan.

Kelangkaan dan ketidakstabilan harga dua bahan pokok tersebut, yang dikelola oleh dua BUMN yaitu Bulog dan Pertamina, menunjukkan kegagalan dua manajemen baru BUMN tersebut.

"Bila pemerintahan Jokowi tidak bisa mengatasinya dalam waktu satu bulan ini, bisa meyebabkan citra Jokowi buruk di mata masyarakat, serta menurunkan akseptabilitas publik terhadap Jokowi. Jokowi akan dianggap tidak bisa memimpin Indonesia," kata Arief menegaskan.

Tweet