Makzulkan Ahok, Save Jakarta

Oleh @MasnurMarzuki
(Staf ahli BPKK DPD-MPR RI, Alumni Melbourne Univ)

1. Mengajukan draft APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Mendagri itu namanya apa bukan memperkosa hukum? #SaveJakarta

2. Memaksakan diri menggunakan e-budgeting sementara ada PP & Permedagri tentang tata cara pengajuan APBD apa itu bukan ngawur? #SaveJakarta

3, Maunya bersih-bersih tapi dengan cara kotor tabrak aturan apa itu bukan paradoks dan mengangkangi hukum namanya?

4. Bung Hanta Yudha malah kisruh ini soal teknis. Saya tidak sepakat. Ini soal substantif krn Ahok mengajukan APBD illegal. #SaveJakarta

5. Ayolah, beranikah Ahok blak-blakan buka APBD illegal yang dia sampaikan ke Mendagri itu? Buka juga APBD versi hasil pembahasan dg DPRD.

6. Bongkar E-Budgeting APBD versi Ahok dan APBD hasil pembahasan dengan DPRD. Itu baru fair! #SaveJakarta

7. Ahok sudah festivalisasi kasus APBD illegal ini via KPK. Ahok yang "ngawur" tapi hebat bisa manfaatkan kelengahan DPRD. DPRD kalah cepat.

8. Analogi kasus APBD DKI; Ahok ajukan ¥A¥ lalu dibahas bersama DPRD jadilah £€A© tapi yang diajukan Ahok ke Mendagri ¥A¥. Piye perasaanmu?

9. Jadi publik harusnya dukung Ahok dengan cara dukung angket DPRD kenapa APBD dibajak Ahok sendirian padahal sudah dibahas di DPRD.

10. Akibat "kecerobohan" Ahok ajukan APBD yg bukan hasil pembahasan dgn DPRD dan paksakan e-budgeting, Mendagri tolak menyetujui APBD DKI.

11. Angket itu hak penyelidikan atas dugaan pelanggaran atas kebijakan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan. Pemakzulan?

12. Pemakzulan = impact dari diajukannya hak Angket. Pemakzulan seharusnya bukan tujuan tapi imbas dari Angket jika ditemukan pelanggaran.

13. Jangan latah pakai tagar #save kalau kita ingin pelanggaran & penyelewengan anggaran dibongkar. Angket DPRDlah jalan konstitusionalnya.

14. Kalau APBD versi Ahok itu lurus dan benar menurut hukum, sudah pastilah Mendagri setujui. Lah, ini faktanya ditolak. Paham? #SaveJakarta

15. Ketimbang festivalisasi pencitraan ke KPK, Ahok harusnya ke Kemendagri cari tahu apa yg tak sesuai menurut hukum APBD yg diajukanya itu.

16. Ini republik sudah rusak nalarnya. APBDnya yg ditolak Mendagri karena tak taat asas, tapi malah sibuk ke KPK. Bukannya diperbaiki?

17. Kudisnya dibiarkan "mauyak-uyak" sementara dirinya sibuk pencitraan ke KPK. Gaji pekerja pahlawan penyapu jalan Jakarta diabaikan.

18. Kalau Ahok taat asas dan taat hukum dlm pengajuan APBD, pastilah tak akan ada masalah & ditolak Mendagri. Wajarlah kalau terbit Angket!

19. Lalu apanya yg saveAhok? #SaveJakarta lah lebih bijaksana. DPRD bersama Ahok harus bongkar penjahat anggaran. Jangan hakimi serampangan!

20. Jangan rusak nalar pikirmu dengan hal-hal yang tampak di permukaan. Ada gunung es dalam setiap peristiwa. Selami, dalami dengan bijak.

21. Sudah tahu belum "perseteruan" Ahok dengan DKP kantornya bu Susi soal izin reklamasi pulau utara Jkt? Di situ kadang saya merasa sedih.

22. Akan lebih paten dan seru pimpinan DPRD dan Fraksi2 DPRD DKI segera juga ke KPK antarkan bukti-bukti "kecerobohan" penyampaian APBD DKI.

23. Lalu apa hubungannya Jabatan Ahok dipertaruhkan atau dipertahankan dengan tindakan mengkebiri hak budget DPRD? Bongkar dua-duanya dong!

24. Apa ketika menginput data APBD via e-budgeting itu direkam Ahok dan diunduhnya ke Youtube? Kalau iya, itu baru keren. Lah, ini?

25. Sedari awal Ahok sudah minta rapat Banggar DPRD dibuka seterang-terangnya bahkan direkam. Tapi input data e-budget Ahok rekam nggak?

26. Yang buntung itu rakyat kalau perangai Ahok dan kebuntuan komunikasinya dengan DPRD terus berlanjut. Pembangunan & pelayanan mandeg.

27. Kok malah saveahok? Bukannya saverakyatjakarta? Ahok itu pelayan, bukan tuan atas anggaran rakyat shg dia bisa seenaknya.

28. Kalau Ahok jujur masukkan APBD dg taat asas & taat hukum lalu Mendagri loloskan tapi diangket DPRD baru benar saveAhok. Lah ini ditolak.

29. Kalau benar Ahok tak langgar aturan pengajuan APBD ke Mendagri itu kenapa gentar hadapi Angket DPRD? Bagus dong bisa jd forum bongkar2.

30. Rakyat akan bela pihak yg berani jujur buka seterang-terangnya. Lah, Ahok pernah bongkar ke publik produk APBD e-budgeting itu? Kagak!

31. Kalau berani Ahok gelar karpet merah utk publik pelototi APBD yang disusunnya via e-budgeting. Nyatanya 'kan tidak.

32. Kita tantang Ahok dan DPRD buka data Dana Sisa Lebih APBD 2014 yang marginnya berbeda dari data yang ditelisik DPRD. Berani?

33. Jadi Angket itu sederhana boss; Kata DPRD Ahok langgar UU dan PP. Diselidiki via Tim Angket. Terbukti atau nggaknya, ya lihat entar.

34. Kalau Ahok yakin tak langgar UU, PP or Permendagri dlm hal pengajuan APBD harusnya Ahok seneng ada forum Angket buktikan dirinya clean.

35. Justru yang malu nanti DPRD. Sudah menduga ada pelanggaran lalu umpama nanti Ahok beberkan dirinya tak langgar aturan. Seru ngk tuh?

36. DPRD; Ahok ajukan APBD versinya sendiri dan kesampingkan APBD hasil pembahasan dgn DPRD. | Ahok: Saya atau DPRD yang masuk penjara. LUCU

37. Pengajuan Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Ahok :: Okezone News
http://news.okezone.com/read/2015/02/27/338/1111324/pengajuan-hak-angket-bisa-berujung-pemakzulan-ahok -- ini komentar saya

38. Ini komen saya soal Kisruh Angket dan Kecerobohan Ahok > Polemik APBD DKI, Publik Dirugikan Okezone News (http://news.okezone.com/read/2015/02/27/338/1111326/polemik-apbd-dki-publik-dirugikan-sekaligus-menilai)

39. "Keributan" ini bagus untuk publik sebagai momentum memantau siapa yang benar-benar bersih. Sebab, APBD harus dibuka seterang-terangnya.

40. Kini siapa yang menggenggam bara akan kepanasan sendiri. Kita dukung Angket DPRD demi marwah Gub. Ahok. MA & Mendagri turut pantaulah.


*sumber: twit @MasnurMarzuki (27/2/2015)

Tweet