Menurut Prio, tentu saja pemadaman ini sangat mengganggu aktivitas seluruh lapisan masyarakat. “Dari Ibu-ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, pedagang, karyawan, hingga pengusaha begitu terganggu dengan pemadaman ini,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini saat dihubungi melalui telefon seluler, Ahad (02/11).
Menurut Prio lagi, setidaknya sepanjang 2014 ini, di Lampung telah mengalami pemadaman listrik lebih dari dua kali. Prio berpandangan dengan pemadaman yang lebih dari dua kali ini, tentu saja secara kasat mata terdapat persoalan serius yang harus dipecahkan oleh perusahaan pelat merah penyedia layanan setrum tersebut. “Apalagi titik persoalan seringkali berulang di PLTU Tarahan” lanjut Anggota Dewan Dapil Lamtim ini.
Oleh karenanya, Prio menjelaskan tentang pentingnya antisipasi jangka panjang agar persoalan PLTU tarahan tidak berlarut-larut, sehingga dikhawatirkan berdampak sistemik dan merugikan semua pihak.
Lebih lanjut, Prio menegaskan mengenai keharusan PLN konsisten menerapkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sesuai pasal 29 dijabarkan bahwa konsumen pengguna listrik berhak: a) Mendapatkan pelayanan yang baik; b) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus, dengan mutu dan keandalan yang baik; c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, d) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
Terakhir, apabila mendesak, Prio berjanji akan mengupayakan rapat dengar pendapat dengan pihak PLN sesegera mungkin. “Jadwalnya nanti kami koordinasikan dengan sekretariat” pungkas Prio.
0 Response to "Wilayah Lampung Listrik Padam Berhari-hari, PKS Protes"
Post a Comment