Pasalnya, ketika zaman Fauzi Wibowo (Foke) pengadaan bus TransJakarta hanya berkisar 38 hingga 40 unit bus saja. Namun, ketika Jokowi menjabat pada tahun 2012 pengadaan bus membengkak menjadi 656 unit.
"Total anggarannya pun mencapai Rp 1 triliun," ujar Udar saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/11) seperti dilansir Skala.
Namun, pembelian tersebut menurut Udar adalah implementasi program Jokowi. Sebab, pada masa Foke menjabat, program pengembangan transportasi publik tak terlalu signifikan. "Sehingga pengadaannya maksimal 38-40 unit," jelas Udar.
Sedangkan, Jokowi merancang pembangunan daerah jangka menengah pada sektor transportasi. Sehingga perlu penambahan bus TransJakarta hingga 656 unit.
Tapi, kata Udar, proyek pengadaan bus ini tersendat karena ada masalah 14 unit bus berkarat yang diekspos media massa. Walhasil, dia melanjutkan, hanya 125 unit yang terealisasi, sedangkan 531 unit disimpan di Ciputat, Tangerang. "Ratusan bus itu mangkrak sekarang padahal, sudah siap jalan," tutur Udar.
Seperti diketahui, proyek pembelian ratusan bus TransJakarta pada 2013 itu terindikasi dilumuri praktek korupsi.
Udar pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 14 Mei 2014 dalam kasus korupsi proyek tersebut. Dia diduga menggelembungkan dana pembelian dan peremajaan bus di Provinsi DKI Jakarta yang nilai proyeknya mencapai Rp 1 triliun. (pm)
0 Response to "Saat Gubernur Jokowi, Pengadaan TransJakarta Bengkak"
Post a Comment