Politisi PPP : Kemenkum Ham Jangan Main Koboi-koboian

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, keputusan Menkumham, Yasonna Laoly, yang mengesahkan hasil Muktamar di Surabaya hal yang keliru.

Pasalnya,terdapat banyak kejanggalan yang terjadi pada saat pengesahan hasil Muktamar PPP di Surabaya. "Apa yang dilakukan Kemenkumham itu keliru, baru beberapa jam dilantik sebagai menteri, putusan pengesahaan Muktamar sudah disahkan, dan surat putusan tersebut sudah beredar kemana-mana," katanya di acara ta'aruf kepengurusan di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (9/11/14).

Mantan Wakil Ketua MPR ini, menduga adanya konspirasi dan intervensi pemerintah di balik pengesahan tersebut, mengingat PPP kubu Romahurmuziy alias Romy semakin dekat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tak lain merupakan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada yang menginginkan partai Islam pecah, lebih baik Kemenkum Ham intropeksi diri dan banyak belajarlah, jangan main koboi-koboian," katanya.

Diketahui, hasil Muktamar Surabaya menetapkan kepengurusan PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy selaku Ketua Umum. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan PPP Djan Fardiz tertanggal 6 November 2014 melalui surat keputusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT.

Dalam putusannya itu PTUN memerintahkan kepada kubu Romy untuk menunda pelaksanaan SK Menkum HAM RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. [okezone/fs]

Tweet