Membiarkan Konflik KPK-Polri, Jokowi Kepala Mafia Hukum?

Jokowi terindikasi sebagai kepala mafia hukum dengan membiarkan konflik kedua lembaga hukum yaitu KPK dan Polri.

“Malah terkesan Jokowi sebagai kepala mafia hukum yang merusak KPK dan Polri dengan tidak mempercepat melantik Kapolri baru. Jika terkesan membiarkan Polri dan KPK makin saling merusak,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Muslim, Jokowi pun membiarkan Bareskrim akan memberikan status tersangka kepada 21 penyidik KPK dengan tuduhan memiliki senjata ilegal.

Selain itu, Muslim mengatakan, dalam kasus ini Polri sudah pasang badan buat BG.

“Padahal Tindakan Polri ini merusak Insitusi Polri. Dan Jokowi lantik BG, meski menang praperadilan, rasanya sulit karena pegiat antikorupsi dan publik terus soroti putusan itu,” jelasnya.

Kata Muslim permasalahan ini berasal dari Jokowi sendiri yang sengaja mengajukan calon tunggal BG sebagai Kapolri padahal sudah mendapat stabilio merah dari KPK.

“Konflik ini akan meruncing karena Jokowi menjadi bayang-bayang sebagai petugas partai sebagaimana dikatakan Puan Maharani dan Megawati maupun politisi PDIP lainnya,” papar Muslim.

Lanjut Muslim, Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan membiarkan konflik Polri-KPK berlarut-larut sehingga dapat menghambat pemberantasan korupsi. [intelijen]

Tweet