"Mengapa Opini Publik Berpihak ke Ahok?" by @mantriss

Kemarin sore mendapati berita dari media online, bahwa begitu diluncurkan Petisi Online #saveAhok sudah mendapat dukungan hampir 35 ribu orang. Ini melengkapi trend dukungan untuk Ahok yang juga mendominasi pembicaraan di twitter, terlihat dari posisi tagar #saveAhok yang beberapa hari bertengger di puncak trending topic Indonesia.

Banyak yang mengatakan Ahok secara politik berada di ujung tanduk karena DPRD DKI mengajukan hak angket yang ditandatangani secara oleh 106 anggotanya. Penggunaan hak angket yang berawal dari kebuntuan komunikasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD ini sebenarnya ritual ketatanegaraan biasa. Hak angket, hak menyatakan pendapat, juga hak interpelasi adalah hak-hak yang memang menjadi kewenangan DPRD.

Keterlibatan DPRD dalam penyusunan APBD juga merupakan kewajiban karena itu merupakan tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Tetapi proses politik pemerintahan yang normal antara Gubernur dan DPRD ini ternyata berkembang luas ke masyarakat. Salah satu penyebabnya  Ahok sering terlalu cepat membawa semua permasalahan ke publik, alih-alih mengklarifikasi dan menyelesaikannya dengan pihak terkait. Apa yang terlihat dari petisi #saveAhok adalah respon publik atas kehebohan yang dibawa Ahok.

Ahok dalam hal ini saya anggap cerdas, entah dia sadari atau tidak dia sangat memahami persepsi masyarakat dalam menilai posisi dirinya sebagai Gubernur dan DPRD. Dalam beberapa twit, saya sering mengatakan Ahok memanfaatkan secara maksimal citra negatif yang selama ini dimiliki DPRD dan politisi pada umumnya. Bahkan Ahok, yang sejak dari awal adalah seorang politisi bisa memposisikan diri — kebanyakan politisi itu lain di mulut lain di hati (kecuali dirinya).

Bagaimana Hubungan Opini dan Persepsi?

Opini publik asalnya bisa ditemukan dalam bahasa Latin yaitu opinari dan publicus.  Opinari berarti berfikir atau menduga, dan publicus berarti milik masyarakat luas. Jadi opini publik artinya adalah dugaan atau harapan milik banyak orang. Secara lebih jauh opini publik bisa juga dilihat sebagai harapan-harapan atau pandangan orang per orang yang kemudian berproses dan mengkristal menjadi pandangan umum.

Opini sendiri bisa tumbuh dalam diri seseorang sebagai respon atas sebuah keadaan. Hampir semua orang sebenarnya mempunyai opini, hanya saja ada yang diungkapkan ada yang sekedar dirasakan. Setiap tanggapan dan respon atas situasi dan lingkungan ini, pasti terkait dengan persepsi yang dimiliki seorang individu.

Ini definisi persepsi menurut Wikipedia Perception (from the Latin perceptio, percipio) is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the environment. Adalah upaya mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menterjemahkan informasi sensorik dalam rangka berkomunikasi dan memahami lingkungan sekitarnya.

Jadi sebuah persepsi ditentukan oleh  kumpulan informasi yang diterima dan terhimpun dalam diri seseorang. Menurut Rhenald Khasali dalam bukunya “Manajemen Public Relation” persepsi seseorang ditentukan oleh faktor-faktor ; latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita yang berkembang.

Ketika Anda bertemu seseorang yang badannya penuh tato, Anda mungkin punya opini orang yang bertemu Anda adalah seniman atau preman. Opini ini muncul sangat terkait dengan persepsi yang kita miliki. Berdasarkan pengalaman selama ini, orang yang bertato kebanyakan adalah seniman atau preman. Pengalaman itulah yang membentuk persepsi dan kemudian memunculkan respon penilaian kita. Apakah persepsi dan opini ini benar, kita tidak tahu sampai ketika kita mendengar jawaban darinya.

Dalam bukunya, Rhenald Kasali mengambil contoh terkait persepsi yang dibentuk akibat latar belakang budaya. Persepsi atas warna bisa berbeda-beda di setiap negara, lambang kematian di Malaysia adalah hijau, di Tiongkok hitam, dan di Indonesia kuning. Kita segera menunjukkan respon berduka ketika melihat di rumah seseorang dikibarkan bendera kuning.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pembentukan opini bukan hanya terkait persepsi, tetapi persepsilah akar dari semua opini individu yang muncul dan kemudian berkembang menjadi opini publik.

Opini Publik atas Konflik Ahok dan DPRD

Jika melihat relasi munculnya opini dengan persepsi yang dimiliki seseorang, dan faktor yang membentuk persepsi maka mudah menjelaskan mengapa opini publik cenderung berpihak kepada Ahok. Dari 4 faktor yang membentuk persepsi seseorang, hanya faktor latar belakang budaya yang tidak menguntungkan Ahok. Budaya Indonesia yang cenderung mengedepankan sopan santun, membuat seseorang bisa mempunyai persepsi jelek kepada Ahok karena komunikasinya yang kasar.

Dari faktor pengalaman masa lalu, hampir kita semua sepakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan selama ini penuh korupsi dan kebanyakan pelakunya adalah politisi. Sehingga ketika ada pertarungan DPRD dan Ahok (yang sedang berposisi netral tanpa partai), maka publik teringat pengalaman masa lalunya yang jelek terhadap politisi. Hebatnya Ahok, dia tidak hanya membaca kebencian publik terhadap partai (dan dengan mudah meninggalkan partainya), tetapi juga berhasil menempatkan diri dia bukanlah politisi.

Faktor berikutnya yang membentuk persepsi seseorang adalah - nilai-nilai yang dianut. Hampir sebagian besar publik sekarang setuju dan meyakini melawan korupsi adalah nilai tertinggi yang harus dimiliki pejabat publik. Pemberantasan korupsi adalah trend baru yang digemari semua orang, dari public figure hingga masyarakat di pedesaan. Ahok punyai nilai lebih di sini atas konsistensinya (minimal sejauh ini) atas keteguhannya melawan korupsi.

Sementara di sisi lain, DPRD khususnya DKI Jakarta yang tidak menyadari faktor ini - melakukan blunder dengan sering menampilkan M.Taufik (yang pernah menjadi terpidana korupsi) sebagai perwakilan DPRD dalam melawan Ahok. Di titik ini, Ahok mendapatkan keunggulan telak. Persepsi publik sangat jelek terhadap DPRD dan sangat memberi nilai tinggi untuk Ahok.

Faktor terakhir yang membentuk persepsi adalah berita yang berkembang. Selama ini kita sering mengatakan bahwa media-media mencoba membentuk opini tertentu. Yang lebih tepat adalah media mencoba mempengaruhi persepsi publik, dengan tujuan akhir mengarahkan opini.

Di sini kecerdasan Ahok terlihat dalam memanfaatkan kekuatan media. Dengan persepsi publik yang negatif terhadap politisi, DPRD - dan kegandrungan masyarakat atas pemberantasan korupsi - Ahok betul-betul mengkapitalisasi setiap jengkal informasi yang berpotensi membuat publik termehek-mehek.

Contoh kecerdasannya adalah ketika memilih membuka anggaran UPS yang memang sangat tidak masuk akal baik dari segi harga maupun kegunaannya, dan kemudian digunakan untuk menciptakan persepsi bahwa 12 Trilyun anggaran siluman  itu semuanya anggarannya sejenis pengadaan UPS itu. Tanpa menjelaskan apa anggaran lain dalam 12 T itu.

Mengklarifikasi Ahok, Menyeimbangkan Opini

Ahok juga terus mendominasi pemberitaan, tanpa mendapat perlawanan yang cukup dari DPRD terkait proses dan kewenangan penyusuan RAPBD. Sebagai mitra yang bersama-sama mempunyai wewenang penyusunan, maka apapun kesalahan yang muncul dalam APBD final haruslah menjadi tanggung jawab kedua pihak.

Tapi Ahok sejauh ini berhasil membuat posisi tidak berimbang. Persepsi yang dia bangun, keteguhan melawan korupsi hanya dimilikinya, dan pihak yang ingin korup sekaligus bertanggungjawab atas kekisruhan penyusunan APBD hanyalah DPRD.

Agar publik menjadi jelas, DPRD perlu menunjuk perwakilan yang bisa menjelaskan secara tuntas tugas dan kewenangan DPRD dalam penyusuan APBD, menjelaskan kronologi kekisruhan, sekaligus klarifikasi atas banyak berita negatif yang berkembang.

Bagaimanapun DPRD adalah lembaga penting yang dihasilkan melalui proses politik yang mahal. Membiarkannya tidak berdaya, dan kemudian saat bersamaan mengumpulkan semua persepsi baik hanya ada di eksekutif dan kebetulan saat ini dijabat Ahok — dalam jangka panjang hanya akan memindahkan kerawanan perilaku korup dari legislatif ke eksekutif.

DPRD diperlukan untuk mengawasi kerja eksekutif, dan rakyat sebagai pemberi mandat menjadi pengawas untuk kerja legislatif. Itu adalah bangunan demokrasi yang kita sepakati dan biayai dengan sangat mahal, dan karenanya tidak boleh dirusak hanya karena keterpesonaan pada satu dua orang.

*by @mantriss
(Mantan Caleg DPR RI 2014 dari PDIP)

Sumber: Kompasiana

Tweet