Keputusan Indonesia bergabung dalam bank pembiayaan infrasktuktur asia (Asian Infrastructure Investment Bank/ AIIB) adalah keputusan yang salah. Pasalnya ini menyalahi peraturan pembangunan Indonesia yang tidak membolehkan untuk bergantungkan diri kepada asing.
"Ini akan membuat Indonesia menjadi terlilit utang dan semakin menjadi sapi perah asing. Ini bentuk penjajahan masa kini. Penjajahan paling mutakhir adalah utang," ungkap Ahli Ekonomi-Politik Yudhie Haryono kepada Aktual.co, Minggu (7/12).
Asing bisa dilibatkan dalam pembangunan di Indonesia hanya sebagai komplementer. Dimana segala kemampuan dan potensi yang ada diberdayakan terlebih dulu secara maksimal. Jika ada kekurangan yang tak bisa ditangani dengan Indonesia, barulah asing masuk sebagai komplementer bukan utama.
"Sangat berpotensi ini akan membuat kita semakin tunduk dengan Tiongkok. Tunduk dari segi kedaulatan," tuturnya.
Menurut Yudhie, keputusan Indonesia bergabung dengan AIIB karena adanya dua hal. Yang pertama untuk mengontrol dominasi lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada dan Indonesia telah mengabungkan diri. Kedua, ini adalah sebuah bentuk hadiah untuk para penyuplai dana saat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.
"Seharusnya Presiden belum memutuskan pinjaman jangka panjang atau pendek haruslah menjadikan asing sebagai komplementer atau cadangan saja," tuntasnya.
Indonesia resmi bergabung dalam AIIB, Memorandum of Understanding (MoU) AIIB ditandatangani Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 November 2014 lalu.
Inisiatif pendirian AIIB ini merupakan prakarsa Presiden RRT, Xi Jinping, saat mengikuti pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, Oktober 2013.
sumber: aktual.co
0 Response to "Penjajahan Mutakhir Tiongkok terhadap Pemerintahan Jokowi"
Post a Comment