Anggaran Belanja PNS DKI Rp20 Triliun, Inilah Komentar Netizen

Publik media sosial kaget mengetahui Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana besar untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp20triliun. Netizen menilai, jumlah dana belanja pegawai itu luar biasa besar.

Di Twitter, pemilik akun mengomentari besarnya alokasi dana belanja pegawai Pemprov DKI. Netizen umumnya kecewa mengetahui pemerintah mengalokasikan dana besar hanya untuk belanja keperluan pegawai.

@iwan_ideas menilai, jumlah dana belanja pegawai Pemprov DKI fantastis. Sebab, melebihi anggaran sejumlah kementerian. "Busyet gede banget. Makmur banget tuh," kicaunya.

Akun @mudunpapat mengatakan, nominal dana belanja pegawai Pemprov DKI terlalu besar. "Jangan-jangan belanja seragam pegawainya di debenhams, biar keliatan bonafit," tudingnya.

Akun @guest bilang, Pemprov DKI melakukan pemborosan, karena mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun hanya untuk kebutuhan rutin pegawai. "Terbukti yang boros anggaran itu pemprov DKI, bukan dewan," cuitnya.

Account @agus37 mengatakan, seharusnya anggaran belanja pegawai Pemprov DKI tidak boleh melebihi standar belanja pegawai instansi pemerintah pusat. "Mohon dipertimbangkan. Tidak elok PNS daerah belanjanya lebih besar dari pegawai pusat," kritiknya.

Akun @andri_bimasakti menilai, tidak sepantasnya Pemprov DKI membelanjakan uang besar-besar untuk pegawai, di saat banyak program pembangunan ibukota masih banyak yang terbengkalai.

"Nggak pantas pegawai pesta pora saat jalanan banyak yang rusak berlubang, banjir makin hebat, jalanan makin macet parah dll," kicaunya.

Akun @sukiyem meminta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memangkas jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja bawahannya. "Belanja yang wajar saja, jangan mborong," sindirnya.

Account @bonaball khawatir, anggaran belanja pegawai yang besar disalahgunakan oleh oknum pemerintahan ibukota. "Anggaran cihuy begitu rawan dimainkan," celotehnya.

Akun @tikasetiawan menjelaskan, anggaran belanja pegawai yang besar, tidak otomatis meningkatkan kinerja pegawai. "Enggak menjamin kinerja juga tuh," ujarnya.

Akun @endita_atmaja menakar, idealnya jumlah anggaran untuk belanja pegawai pemprov DKI di bawah Rp10 triliun.

"Kalau setiap PNS butuh 1 juta untuk seragam, berarti hanya Rp75 M untuk75 ribu PNS, ditambah perjalanan dinas dll, seharusnya nggak sampai 5 Triliun," takarnya.

Akun @newborobudur mengusulkan, setengah anggaran belanja pegawai DKI disumbangkan untuk warga ibukota yang kesulitan. "Mending beliin baju orang miskin di sekitar Monas," usulnya.

Sebaliknya, Tweeps @Itnarnovich menilai, anggaran belanja pegawai pemprov DKI sebesar Rp20 triliun, masuk akal. "Setau saya APBD DKI memang besar. Jadi wajarlah," belanya.

Tweeps @dilaran setuju anggaran belanja dan gaji pegawai Pemda dinaikkan, jika tujuannya untuk menghapus korupsi dan meningkatkan kinerja. "Ini adalah prerogatif Pemprov. Selama masih di bawah 30 persen dari nilai total anggaran, nggak perlu kita permasalahkan," kicaunya.

-----

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritisi pengajuan APBD yang disodorkan Pemprov DKI Jakarta. Ditemukan sejumlah keanehan, salah satunya soal anggaran belanja pegawai yang nyaris mencapai Rp20 triliun.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja jasa kantor, belanja makan minum, perjalanan dinas, dan belanja pegawai. "Masak Rp19 koma sekian, hampir Rp20 triliun untuk belanja pegawai. Itu kita pertanyakan," kata Reydonnyzar.

Karena dianggap tidak masuk akal, sambungnya, Kemendagri dan Gubernur DKI akan mengurangi dan mengalihkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dia juga menuturkan bahwa Gubernur Ahok mengapresiasi evaluasi dan koreksi yang dilakukan pihaknya.

Sekretaris daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah mengatakan, pengajuan dana untuk belanja sebesar Rp 20 triliun diharapkan mampu meningkatkan kinerja PNS DKI. "PNS tidak boleh menerima honor dalam bentuk apapun," ujarnya.

Menurut Saefullah, dana sebesar itu masih wajar. Sebab, berdasarkan aturan, Pemprov DKI boleh menganggarkan belanja pegawai hingga 30 persen dari total APBD.

"Itu cuma 26 persen, masih normal," tuturnya.

Saefullah menuturkan, Pemprov DKI juga akan menambah anggaran penangan banjir dan kemacetan dalam APBD. Usulan itu untuk mewujudkan visi Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kemendagri minta anggaran untuk ruang hijau ditambah," ungkapnya. [rmol]

Tweet