Aburizal: Koalisi Merah Putih Jalan Terus

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Bali Aburizal Bakrie tidak khawatir akan masa depan Koalisi Merah Putih, meski Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mengakui kepengurusan Golkar dibawah Agung Laksono. Dia yakin bahwa KMP akan tetap solid.

"Tidak ada (kekhawatiran), KMP jalan terus," kata Aburizal seusai rapat konsultasi bersama Dewan Pimpinan Daerah Golkar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam.

Namun saat ditanya mengenai keinginan Agung yang akan membawa Golkar meninggalkan Koalisi Merah Putih dan menjadi partai pendukung pemerintah, Aburizal tidak menjawab.

Ketua Presidium Koalisi Merah Putih itu enggan menjawab pertanyaan wartawan tentang keinginan pengurus DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, yang telah diakui pemerintah, untuk membawa Golkar keluar dari KMP.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, KMP tetap akan solid karena kubu Agung saat ini belum sepenuhnya menang. Menurut dia, masih ada upaya hukum yang ditempuh kubu Aburizal terkait sengketa pengurus partai dan hal tersebut harus dihormati.

Selain tetap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kubu Aburizal juga menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Kemenkumham mengeluarkan surat keputusan pengesahan pengurus versi Agung. "Sesuai surat Menkumham tanggal 5 Februari, sampai saat ini kepengurusan Golkar adalah hasil Munas Riau (2009) di mana Pak Aburizal sebagai Ketua Umum dan saya sebagai Sekjen," ujar Idrus.

Setelah mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham, Agung Laksono memastikan akan mengubah arah politik Golkar dengan keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Agung menyatakan Golkar tak akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Menurut Agung, Golkar harus menciptakan iklim politik yang kondusif dengan cara mendukung pemerintah berkuasa.

"Ini tentu harus menyesuaikan dengan keputusan Munas Ancol. Kami menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3/2015). [KOMPAS]

***

DPD Golkar Se-Indonesia Usulkan DPR Gunakan Hak Angket Kepada Menkumham

Dalam rapat konsultasi nasional DPP Partai Golkar Munas Bali yang dihadiri oleh DPD Golkar tingkat (Tk) I dan II telah memutuskan salah satu opsi usulan agar dilakukannya hak angket oleh Komisi III DPR RI terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.

"Kita jangan menggunakan langkah hukum saja, tapi juga langkah politik. Gunakan hak angket. Kita kan punya Pak Setya Novanto  Ketua DPR dan Ketua Komisi III Pak Azis Syamsuddin," kata salah satu anggota DPD yang hadir dalam rapat tersebut, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3).

Mendapat usulan itu, Sekjen Golkar Idrus Marham yang memimpin jalannya rapat memasukan penggunaan hak angket dalam sejumlah poin hasil rapat yang ada. Kendati demikian, sambung Idrus, perlu melakukan kajian terkait usulan itu.

"Usulan itu ada, dan perlu kita kaji terlebih dahulu," tandasnya. [Aktual.co]

Tweet