Ade Komarudin Berharap Pemerintah Tak Ikut Campur Urusan Partai Golkar

Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin meminta musyawarah nasional Golkar ke-IX yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar di Hotel Mercure, Jakarta untuk dihentikan.

"Selaku fraksi agar segera menghentikan kegiatan tersebut, mereka adalah sahabat kami yang selama ini bahu membahu membesarkan partai Golkar, tidak ada kata terlambat menghentikannya," kata Ade saat konferensi pers 'Munas Golkar Tandingan' di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2014.

Terkait munas tandingan, menurutnya partai Golkar selama ini tak pernah mengalami gejolak internal perpecahan.

"Yang dilakukan itu mudah-mudahan dihentikan segera karena itu menyangkut persatuan Gokar, selama ini dikenal solid dan bisa mengelola perbedaan pendapat, sebagai rahmat Golkar," jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya tak membenarkan pelaksanaan munas Golkar tandingan tersebut lantaran menyalahi aturan partai. "Hal itu dilakukan telah menyimpang aturan partai Golkar, sampai mana pun tidak dapat dibenarkan," ucapnya.

Dia pun mengimbau kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan munas Golkar tandingan tersebut untuk mengakui munas Golkar di Bali.

"Saya identifikasi 2 sampai 3 orang untuk segera kembali ke jalan konstitusi, jalan Munas di Bali. Tidak ada kata terlambat, kami mengajak kembali ke partai Golkar," terangnya.

Bahkan ia juga mengetahui beberapa aktifis organisasi sayap partai Golkar yang menghadiri munas tandingan tersebut tak memenuhi aturan AD/ART.

"Kami mengetahui, munas tersebut diikuti oleh beberapa aktifis Golkar yang secara aturan tidak memenuhi AD/ART," imbuhnya.

Dia juga menyarankan, pemerintah tak ikut campur dalam konflik internal partai Golkar lantaran bukan era Orde Baru lagi yang mengatur sebuah lembaga organisasi kepartaian. Bahkan ia meminta pemerintah untuk tak mengakui munas tandingan yang sedang berlangsung di Ancol, Jakarta hari ini.

"Jadi tidak ada alasan untuk Menkumham dan negara mengakui munas berlangsung, kami menghimbau ke pemerintah untuk tidak mengembalikan kultrul politik masa lalu yang anti demokrasi. Negara tidak boleh ikut campur, undang-undang telah mengatur, bahwa setiap parpol dijamin keberadaannya dan pemerintah tidak boleh ikut campur tangan," tutupnya.

Sumber: Merdeka.com

Tweet