Pemerintah Gak Pakai Otak, Indonesia Menderita di Bawah Kekuasaan Rezim Saat Ini

Indonesia benar-benar menderita di bawah kekuasaan rezim saat ini. Per 1 Desember 2015 pemerintah menaikkan tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA. Kenaikan mencapai sebesar 11 persen atau Rp1.352 per Kwh menjadi Rp1.509 per kWh.

Tidak dapat dipungkiri, kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 1.300 VA dan 2.200 VA bakal membebani nasib para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Memang bakal terpukul, karena mereka banyak menggunakan listrik 1.300 VA," ujar Ketua Komite UKM bidang Industri Makanan dan Minuman Kadin Indonesia, Thomas Darmawan, Selasa (1/12/2015), lansir Sindonews.

Sekecil apapun kenaikan tarif listrik, terang dia, tetap berpengaruh terhadap UMKM. Bukan tidak mungkin mereka akan menghitung ulang harga jual barang dagangannya.

Seperti mereka yang menjual air isi ulang, garmen, laundry bukan tidak mungkin menyesuaikan harga, jika biaya yang mereka keluarkan naik.

Bahkan, pabrik es juga menaikkan harga jual, jika tarif listrik naik. Kenaikan harga es ini berdampak terhadap harga produk makanan lainnya, terutama yang memakai storage atau pendingin.

Harga ikan dan daging bakal naik lagi. Buntutnya produk makanan yang berbahan baku ikan dan daging bisa naik, seperti bakso dan sebagainya.

Thomas khawatir produksi bakso ikan dan daging dari Malaysia bakal semakin menyerbu pasar dalam negeri.

Harga bakso ikan dan daging dari Malaysia dalam setahun ini naik 239,6%, karena harga jualnya lebih murah dibanding produk lokal.

Mahalnya harga bakso lokal, karena tingginya harga ikan dan daging. Ditambah tarif listrik naik, harga bakso lokal bakal semakin mahal.

Di Malaysia, harganya bisa murah, karena pemerintah memberi subsidi listrik dan BBM kepada para pelaku usaha, termasuk para UMKM. "Di Indonesia justru sebaliknya, subsidi malah dicabut," ucap Thomas, yang juga ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I).

Dia menambahkan pencabutan subsidi ini dimaksudkan agar masyarakat dan pelaku usaha menghemat listrik. Tapi untuk kegiatan ekonomi, pemerintah seharusnya memberi kompensasi, termasuk buat para UMKM. "Ini seharusnya dipikirkan juga oleh pemerintah, jangan main pukul rata," pungkas Thomas.

Hal senada diungkap Fadli Zon.Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan tarif listrik 1.300 -2200 VA sebesar 11 persen atau naik dari Rp1.352 per kWh menjadi Rp1.509 per kWh.

“Pemerintah enggak mikir dan enggak pakai otak, bisanya hanya menaikkan tarif dasar listrik. Cari solusi dong untuk mendapat dana,” geram Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (01/12), dikutip Rimanews.

Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, kenaikan tarif listrik itu jelas membebani masyarakat terutama masyarakat bawah. “Pemerintah harusnya pikir ulang dangen kenaikkan tarif listrik. Pasti nambah beban dan tambah kemiskinan,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, kenaikan tarif listrik yang didasarkan penyesuaian tidak tepat untuk Indonesia.

“Indonesia bukan negara liberal. Negara wajib berikan fasilitas kepada rakyat sehingga lebih mudah. Kalau dilepas seperti itu, itu ciri-ciri negara liberal,” kata Fadli.

Tweet