Yusril: Pemerintahan Jokowi Khianati Cita-cita Reformasi

Pengacara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, menyesalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono

“Sudah dua kali Menkumham lakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut,” tulisnya pada akun Twitter resminya. Ia menyebut kesalahan pertama dalam mengesahkan kubu Romahurmuzy untuk di PPP dan kedua adalah mengisyaratkan akui kubu Agung Laksono.

Jika demikian, Yusril pun menganggap pemerintahan Jokowi-JK telah membuat kesan ‘tukang adu domba’ parpol demi keuntungan sendiri, yakni untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ia menyatakan ini sungguh tidak sehat bagi perpolitikan di Indonesia, terutama untuk pemerintahan Jokowi dan PDIP.

“Yasonna telah membuat kesan pemerintah Nokowi tukang adu domba parpol demi keuntungan diri sendiri memperkuat dukungan terhadap KIH,” kata Pakar Hukum Tata Negara.

Untuk itu ia menghimbau dan menegaskan agar Jokowi turun tangan langsung untuk mengevaluasi kinerja Menkumham dalam melakukan keputusan mengenai Parpol. Agar di kemudian hari cita-cita reformasi, yaitu pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur tangan dalam kisruh Parpol manapun.

“Saya menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja Menkumham dalam pengesahan pengurus parpol. Pemerintah tidakdk boleh campur tangan ke dalam parpol manapun,” sebut Majlis Syuro PBB.

Dengan demikian, kata Yusril Menkumham tetap menjaga netralitas pemerintah dalam menghadapi konflik internal parpol.

Seperti diketahui, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono dinilai memberikan citra buruk pemerintahan sekarang yang cenderung memihak salah satu kubu ketika terjadi konflik internal pada sebuah partai, kata Yusril. (Hidayatullah)

Tweet