PKS: Penundaan Eksekusi Mati Bali Nine Bukti Indonesia Lemah Dihadapan Australia

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan penundaan eksekusi mati para bandar Narkoba termasuk duo bali nine menunjukkan lemahnya diplomasi Indonesia.

Bisa jadi, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Minggu (8/3/2015), hal ini merupakan indikasi Indonesia dalam preasure Australia yang dalam beberapa waktu terakhir berlangsung secara masif. Pun apabila alasan yang disampaikan adalah masih adanya proses hukum yang diajukan oleh para terpidana mati, ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung kurang cermat dalam melakukan proses finalisasi administrasi dari para terpidana.

Seharusnya, menurut dia, daftar nama yang masuk dalam rencana eksekusi adalah para Napi yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau incrach. jika proses hukum masih diajukan oleh seorang napi, seharusnya mereka tidak dimasukkan dalam rencana eksekusi.

Kata dia, penundaan eksekusi mati seperti ini akan membawa dampak buruk pada pemberian efek jera. Para pengedar tidak akan takut lagi dengan ancaman hukuman mati, karena semua masih bisa ditunda-tunda.

"Sedangkan dampak narkoba terus berjalan, setiap harinya sekitar 50 orang mati. Karenanya, menunda eksekusi mati mereka sehari, sama saja kita mentolelir kematian 50 orang yang terpapar dampak narkoba," ujar Ketua DPP PKS ini, dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar Al Habsyi katakan, belajar dari kasus Mustofa ataupun Freddy Budiman yang setelah divonis mati masih juga bermain dengan narkoba. Menunjukkan perlunya untuk segera melakukan eksekusi agar mereka tidak bertransaksi lagi.

Tweet