331 Bus Transjakarta Jadi Besi Rongsokan, Usut Jokowi-Ahok!

Kasus terbakarnya bus gandeng Transjakarta Zhong Thong TJ-0182 di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu kemarin (8/3) kembali menyentak ingatan publik betapa bermasalahnya pemprov DKI. Bus yang terbakar itu merupakan salah satu bus yang masuk dalam pengadaan bus pada 2013 lalu di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selama 11 tahun keberadaan Bus Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta telah membeli 794 unit bus. Namun sebanyak 331 unit sudah rusak dan jadi besi rongsok, sehingga yang beroperasi saat ini cuma 463 armada untuk melayani 300 ribuan penumpang.

“Sebenarnya dari 463 unit yang beroperasi, sebagian juga tidak layak. Namun karena animo masyarakat sangat tinggi, maka sejumlah bus yang terdapat kerusakan di sana-sini, tetap beroperasi,” ujar Dirut PT TransJakarta, ANS Kosasih saat meresmikan 100 persen penggunaan e-ticketing di halte busway Manggarai, Matraman, Sabtu (21/2). “Jelas, kondisi ini tidak nyaman bagi penumpang. Namun apa boleh buat,” tambahnya, seperti dilansir Poskotanews.com.

Saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, tahun 2013 dilakukan pengadaan bus Transjakarta dengan nilai proyek Rp 1,5 Triliun untuk 656 buah bus. Proyek pengadaan bus Transjakarta ini yang akhirnya menyeret (baca: memakan tumbal) Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu.

Banyaknya armada yang rusak dikritik Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. “Sebanyak 331 bus yang rusak menunjukkan Pemprov DKI maupun perusahaan pengelola tidak rajin merawat kendaraan. Kurun waktu 11 tahun sebenarnya masih relatif muda untuk usia kendaraan, apalagi yang rusak juga termasuk kendaraan muda. Lihat saja bus Metromini maupun Kopaja yang sudah berusia 30 tahun saja masih bisa beroperasi,” kata Sugiyanto mendesak instansi berwenang mengusut anggaran perawatan busway.

Menurutnya, Pemprov DKI baru saja menyuntik modal ke PT TransJakarta mencapai triliunan rupiah, jangan dianggap hibah atau warisan. “Itu uang rakyat yang harus dipertanggung-jawabkan. Proyek pembelian busway, pembangunan sarana prasarana, maupun perawatan kendaraan harus dilaporkan secara transparan, termasuk penghasilan dari iklan,” tandas Sugiyanto mendesak Ahok jangan terlalu memanjakan PT TransJakarta dengan terus-terusan menyuntik modal pakai APBD.

Usut Jokowi

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Ucok sky Khadafi mengatakan, PT Transjakarta harus benar-benar mengaudit satu per satu bus yang telah dioperasikan hasil pengadaan 2013 lalu. Sebab, selain merugikan keuangan negara, operasional bus tersebut merupakan ancaman keamanan bagi pengguna.

"Itu kan jumlahnya ratusan yang lolos dan beroperasi di luar bus berkarat. Audit kembali satu per satu, jangan-jangan komponennya sama seperti kasus bus berkarat yang isinya oplosan," ujar Ucok, Minggu (8/3/2015), dilansir Sindonews.

Uchok menyayangkan lambatnya pengusutan kasus korupsi pengadaan bus transjakarta berkarat 2013 senilai Rp1,5 Triliun.

Menurutnya, kasus pengadaan bus Transjakarta 2013 hanya berjalan di tempat lantaran terputus di penetapan mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat Gubernur DKI sebagai penanggung jawab pengadaan tersebut dan kerap disebut Udar mengetahuinya, belum juga ada pemanggilan.

"Kejagung harus menuntaskan kasus ini, agar bus Transjakarta lainnya memiliki jaminan beroperasi dengan aman. Tidak ada orang suci, panggil penanggung jawabnya, yaitu gubernur saat itu," tegasnya.

Tweet