Kalau Mau Adil, KPK Seharusnya Proses Menteri yang Rapornya Merah. Berani?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengacak-acak alias bermain di pusaran politik di Indonesia. Hal itu menyusul penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK.

Penilaian itu disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2015

Kata Hendardi, tak salah jika publik kemudian berpikir penetapan tersangka terhadap calon tunggal Kapolri Presiden Jokowi sebagai bentuk 'sakit hati'. Sebab, Ketua KPK Abraham Samad tidak dijadikan Wapres mendampingi Jokowi.

"Seringkali KPK bermain di pusaran politik. Kenapa KPK tidak terlalu ambil pusing ketika Jaksa Agung pilihan Jokowi diangkat. Padahal kan sama-sama penegak hukum," kata Hendardi.

Disamping itu, kata Hendardi, KPK bertindak tidak fair dalam pemberantasan korupsi. Mengingat, penetapan tersangka Budi Gunawan ketika ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri.

"Saya pikir ini mengejutkan dan saya kira menduga agak kurang fair KPK menetapkan tersangka kepada BG," kata Hendardi.

Untuk itu, Hendardi menyayangkan sikap KPK tersebut. Ia meminta, KPK sebaiknya fokus penyelidikan lanjutan terhadap adanya rapor merah beberapa nama calon menteri yang diajukan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Bagaimana hasil pemeriksaan lanjutan KPK terhadap calon menteri yang mendapat rapor merah, kuning dan sebagainya dari mereka bersama PPATK. Itu juga tidak pernah jelas. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya," tegasnya. [inilah]

Tweet