KPK Kritik Keras Jokowi

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja - Foto : Riset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai menyentil Jokowi. Selama memimpin negeri ini, Jokowi dianggap belum mampu menunjukkan kesungguhannya dalam memberantas korupsi.

Bahkan, KPK menyindir efektivitas program menteri Jokowi yang dianggap segudang, tapi dampaknya belum dirasa oleh rakyat.

Padahal, saat hendak memilih menteri, Jokowi menggandeng KPK untuk memastikan menteri-menteri Jokowi bebas dari korupsi dan memiliki semangat anti korupsi. Seiring dengan berjalannya waktu, KPK kini malah mengkritik Jokowi dan para menterinya yang dianggap belum mampu menekan angka korupsi di Indonesia.

1. KPK kritik lelang jabatan Kemenkeu

Deputi Pencegahan (KPK) Johan Budi SP mengkritik seleksi terbuka pejabat teras, terutama direktur jenderal pajak, Kementerian Keuangan.

Seharusnya, seleksi dilakukan tim independen. Bukan dilakukan menteri keuangan dibantu oleh panitia seleksi (pansel). Sementara, dua dari lima anggota pansel berasal dari internal Kemenkeu.

"Kami pernah diminta (pendapat) oleh Kemenkeu soal seleksi terbuka ini. Kami sampaikan, itu jangan hanya dari orang pajak saja tetapi juga ambil dari

luar pajak. Lalu yang menyeleksi itu harus orang independen jangan menterinya saja," ujar Johan usai menghadiri diskusi soal korupsi di Indonesia, di Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 4 Desember .2014

Menurut Johan Budi, pajak merupakan komponen vital penerimaan negara. Sehingga, sudah

sepantasnya pemilihan pucuk pemimpin lembaga pemungut pajak dilakukan tim independen.

"Kalau seleksi terbuka yang milih menterinya sama saja. Kemenkeu harus berbesar hati untuk mendengar dari tim independen dan masyarakat. Ada contohnya, itu pansel pimpinan KPK," kata Johan. Saat ini, KPK hanya diminta menelusuri rekam jejak calon dirjen pajak.


2. KPK Sebut Jokowi belum mampu menekan korupsi

KPK menilai, keberanian para pelaku tindak korupsi belum menunjukkan penurunan. Oleh karena itu, KPK mempertanyakan peran Jokowi dalam menekan korupsi di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, sampai saat ini belum melihat ad upaya dari Jokowi dan para menterinya untuk secara serius memberantas korupsi di tingkat pusat maupun daerah. Padahal awalnya KPK berharap Jokowi bisa membawa perubahan bagi pemberantasan korupsi.

"Pada awalnya kami menduga, begitu Pak Jokowi terpilih dan para menteri juga terpilih, semakin ke sini itu kegiatan korupsi menurun drastis,” ungkap Adnan di KPK, Rabu, 3 Desember 2014.


3. KPK kritik menteri Jokowi programnya segudang, tidak efektif

Adnan juga  menilai, saat ini banyak menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang memiliki banyak program namun sesungguhnya program tersebut tak berdampak pada masyarakat dan anggarannya pun tak transparan..

Menurut Adnan, pekerjaan rumah Jokowi saat ini adalah memberantas korupsi di tingkat daerah. Sebab meski pemerintah pusat sudah gigih memberantas korupsi, kenyataannya, angka korupsi di daerah justru semakin meningkat.

Kritik KPK ini sebenarnya akan lebih baik lagi bila disertai pula oleh upaya menindaklanjuti laporan publik terkait kasus-kasus korupsi yang melibatkan nama Jokowi. [*]

Tweet