Hanya Kecurangan Jokowi yang Akan Menghentikan Hukuman Mati

Pengamat Politik Idil Akbar mengatakan Presiden Jokowi jangan takut untuk mengeksekusi segera terpidana mati, jika memang tidak ada kecurangan pilpres yang disebutkan oleh pemerintah Australia.

Kalaupun dilakukan penundaan, menurut Idil, akan menimbulkan pertanyaan besar bagi warga Indonesia. Apakah kemenangan Jokowi berdasarkan kecurangan atau sungguh merupakan proses demokrasi. 

Idil juga mengatakan Presiden harus segera mengklarifikasi tuduhan tersebut. Jika tidak benar, maka tidak ada alasan presiden untuk tidak menjalankan hukuman mati.

"Ini pertanyaan yang harus segera di jawab dan diklarifikasi oleh presiden. Kalo memang tidak ada, langsung saja memberikan hukuman mati kalau memang tuduhan itu salah. Nanti secara massif rakyat Indoneaia akan membela presidennya," kata Idil, Senin, 9 Maret 2015.

"Yang harus dijawab Jokowi bahwa apakah penundaan ini ada  hubungannya dengan ancaman yang disampaikan dengan pemerintah Australia, kalau memang tidak ada yang berarti tidak ada alasan untuk menunda hukuman mati itu, kalau pun memang ada ya ini pertanyaan warga Indonesia, apakah sejauh itu kecurangan yang dilakukan Jokowi sehingga Australia bisa membongkar dan membuka kedok itu (kecurangan pilpres), hingga terlihat secara jelas bahwa pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi kemarin itu adalah hasil dari kecurangan bukan dari demokrasi," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penyadapan ini bisa diarahkan sesuai target yang hendak dicapai. Bisa pula misalnya dicurigai sebagai upaya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai pimpinan Negara.

Sebab rencana itu menohok langsung sisi negatif keterpilihan Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Secara langsung pula imbasnya bisa menyudahi puncak kesuksesan Jokowi di mata publik.

Tweet