Kekuasaan Erdogan Semakin Tak Tergoyahkan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Senin, 18 Januari 2015  menggelar rapat kabinet pertamanya sebagai pemimpin negara. Langkah ini dipandang oleh oposisi sebagai tanda meningkatnya kekuasaan Erdogan.

Erdogan yang memenangkan tahta kepresidenan melalui pemilu di bulan Agustus tahun 2014 silam, setelah 10 tahun menjabat menjadi perdana menteri, menggelar rapat kabinet pada pukul 11.00 waktu setempat atau pukul 09.00 GMT di Istana Kepresiden milik Erdogan yang sempat menjadi kontroversi, di luar Ankara.

Presiden Turki, sesuai undang-undang memiliki hak untuk menggelar rapat kabinet, yang biasanya menjadi tanggungjawab  Perdana Menteri Ahmet Davutoglu.

Bagaimanapun, dua Presiden pendahulu--Ahmet Necdet Sezer dan Abdullah Gull--menunjukkan peranan mereka sebatas dalam upacara-upacara kenegaraan semata dan tidak pernah menggelar rapat pemerintahan.

Presiden terakhir yang menggelar rapat kabinet adalah Suleyman Demirel yang menjabat sebagai kepala negara dari tahun 1993 - 2000. Erdogan akan menjadi Presiden keenam dalam sejarah Republik Turki modern yang berdiri tahun 1923.

Sebagai perdana menteri, Erdogan mengubah Turki dalam rentang waktu lebih dari satu dekade, dari 2003-2014, dan menerima banyak sanjungan atas keberhasilannya mempercepat pembangunan dan pertumbuhan, namun sekaligus menghadapi tudingan memaksakan islam dan otoritarian pada negara yang berpaham demokrasi sekuler.

Pemiilu bulan Agustus yang diselenggarakan secara langsung telah memilih Erdogan menjadi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Erdogan bersikukuh, saat ini dia memegang mandat rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang aktif dan berkuasa penuh.

Sebelumnya, Presiden Turki hanya menunjukkan peran seremonial dan peran pengawasan, sementara kekuasaan lainnya terletak pada perdana menteri dan parlemen.

Namun, berbeda dengan Erdogan, baru setengah tahun menjabat sebagai presiden, Erdogan telah mengubah perannya dan menunjukkan dengan jelas bahwa Presiden adalah orang nomer satu di Turki untuk seluruh urusan kenegaraan termasuk kebijakan luar negeri.

Bagaimanapun, oposisi telah menuding Erdogan semakin lama bertindak seperti seorang otokrat, membangun kabinet bayangan dengan kekuatan untuk melawan menteri-menteri yang sah.

Rapat hari Senin kemarin berlangsung 8.5 jam, termasuk jeda makan siang. Deputi Perdana Menteri Bulent Arinc menjelaskan kepada wartawan, rapat ini membahas situasi ekonomi di Tenggara Turki yang tengah bergolak.

Dia  bersikukuh, Erdogan tak akan menjadikan rapat ini sebagai kegiatan rutin, meski tak menampik bahwa rapat ini mungkin saja diselenggarkan lagi.

"Jika Presiden menginginkan menggelar lagi rapat kabinet di masa mendatang maka hal tersebut bisa terjadi lagi", ujar Arinc yang bertindak sebagai juru bicara pemerintah.

"Presiden bisa menggunakan kekuasaan konstitusionalnya kapan pun dia inginkan", imbuh Arinc sembari mengatakan bahwa rapat berikutnya akan diselenggarakan di kantor Perdana Menteri dalam pekan depan.

Foto resmi dari rapat tertutup menunjukkan Erdogan duduk di ujung meja berbentuk lonjong yang besar, berahadapan dengan para menterinya. Sebuah foto pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Ataturk tergantung di atas kepalanya.

Foto dari pertemuan itu juga menunjukkan perdana menteri Davutoglu yang terlihat jengkel pada sisi meja, dengan sewadah jus jeruk yang menemaninya, memicu komentar di media sosial..

Para analis memandang rapat tersebut sebagai titik balik dalam politik Turki, menggambarkan sebuah citra kekuatan presiden yang kuat.

Pengamat politik, Murat Yetkin mengatakan, sebelumnya, rapat kabinet yang dipimpin oleh presiden, biasanya didahului oleh undangan dari perdana menteri atau krisis internasional seperti pertemuan yang dipimpin Presiden Turgut Ozal saat Perang Teluk tahuun 1990.

"Hari ini berbeda", tulisnya di Hurriyet Daily News. Ia mengatakan, Perdana Menteri Davutoglu dengan enteng menerima bahwa Erdogan lah yang memimpin negara.

Rapat hari Senin kemarin, 19 Januari 2015, menjadi rapat pembuka tahun untuk Turki, yang akan mengadakan Pemilu legislatif di mana partai AKP sebagai partai yang berkuasa dalam pemerintahan akan mencari peluang untuk membuat sebuah konstitusi baru yang akan memperkuat kekuasaan Erdogan sebagai Presiden.

"Pemaksaan Erdogan di istana barunya adalah gladi resik dari sistem presidensial yang diharapkannya untuk diterapkan setelah pemilu Juni 2015", ujar Aykan Erdemir, anggota legislatif dari partai oposisi CHP.

Upaya Erdogan untuk memperkuat posisi kepresidenan dilambangkan dengan pembangunan istana Presiden yang luas, dengan 1150 kamar dan dibangun dengan biaya 490 juta Euro, yang dibuka tahun lalu, ia pun mengatakan hal itu sebagai simbol Turki yang baru. Meski lawan politiknya mengatakan hal tersebut sebagai tanda lain dari otoritarian Erdogan.

Sebelumnya, Presiden Turki bekerja di Istana Cankaya yang jauh lebih sederhana di pusat kota Ankara. [AFP/fs]

Tweet