Di Kabupaten Tangerang Banten, Bupati Ahmed Zaki Iskandar berpendapat Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan harus memikirkan bagaimana kesiapan SDM yang mencakup guru, para murid dan orangtua murid.
Sistem belajar aktif yang masih dilaksanakan, akan terhambat seiring tidak familiarnya orangtua dengan teknologi baru tersebut.
Memang, ditilik dari sisi geografis, Tangerang adalah kota penyangga ibukota. Tapi, Bupati Ahmed Zaki Iskandar bersikukuh sistem pendidikan akan sangat terganggu melihat kesiapan masyarakatnya di lapangan.
Tidak hanya itu, walaupun Kementerian Pendidikan akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan PT Telkom Indonesia, Zaki Iskandar merasa perlu dikaji kembali teknologi terapan seperti apa yang tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan siswa, jika tablet yang digunakan selama 8 jam masa belajar aktif ada di sekolah.
"Sistem jaringan telkom dan internet yang juga belum sempurna. Bukan cuma merubah budaya belajar dan mengajar tapi juga sarana telekomunikasinya yang harus dipersiapkan," katanya.
Sedangkan dari sisi anggaran, Bupati Ahmed Zaji Iskandar juga kembali menyampaikan pertimbangannya.
"Banyak pertimbangannya, terutama soal anggarannya. Pemkab Tangerang harus berhitung cermat terlebih dahulu," katanya.
Bila Kemendikbud mempunyai rencana itu, dengan alasan menekan biaya soal pendistribusian buku-buku pelajaran ke daerah terpencil, seharusnya kebijakan ini dikaji ulang, utamanya soal kemampuan SDM dan anggaran dari setiap daerah.
"Ada baiknya rencana ini dikaji ulang, karena harus dengan banyak pertimbangan, salah satunya soal anggaran. apakah daerah itu mampu atau tidak," ujar zaki.
Rencana Menteri Pendidikan Anies Baswedan menuai banyak kritikan. Selain terkesan tergesa-gesa, Anies dan timnya seolah melupakan kegagalan kurikulum 2013 silam yang telah memakan banyak biaya dan energi. Lalu, apakah Anies akan mengulangi kesalahan yang sama? Semoga pemerintah dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana. [viva/fs]
1 Response to "[Ganti Buku Pelajaran Dengan Tablet] Anies Baswedan Menuai Banyak Kritikan"
Jakarta, Aktual.com — Rancangan Undang-undang larangan minuman keras telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR. Namun RUU tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi Undang-undang.
“Sebelum disahkan sebaiknya RUU ini harus dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan ketenagakerjaan harus dipikirkan sebelum RUU ini disahkan menjadi undang-undang,” kata Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya di Jakarta, Selasa (4/8).
RUU Miras Perlu Dikaji Kembali
Post a Comment