Berpihak Ke Salah Satu Parpol, Pemerintah Ulangi Kesalahan

Ketika Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly menyerahkan konflik Partai Golkar agar diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai, pernyataan tersebut merupakan bentuk koreksi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam kemelut di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Malahan, Pemerintah sama sekali tidak memperlihatkan konsistensi kebijakan dalam menghadapi kemelut internal di tubuh partai politik.

Guru besar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan mengatakan, pemerintah mengkoreksi kebijakannya dalam menyikapi konflik internal parpol. Sayangnya, kehadiran Menko Polhukam yang merupakan representasi pemerintah menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan sekarang mengulangi kesalahannya.

"Sepatutnya Menko Polhukam bisa menahan diri untuk hadir dengan pertimbangan PPP sedang berkonflik," kata Asep di Jakarta, Rabu 7 Januari 2015.

Menurut dia, terlepas dari kepentingan politik pemeritahan Jokowi yang hendak menarik dukungan dari PPP kubu Romahurmuziy, kehadiran Menko Polhukam di acara salah satu pihak yang sedang bersengketa memperlihatkan dengan nyata keberpihakannya.

"Bagaimana pun Menko Polhukam datang bukan selaku pribadi tapi mewakili pemerintah. Langkah itu sudah menyalahi azas persamaan dan asas-asas pemerintahan yang baik," ucap Asep.

Dia berharap, pemerintah tidak terus-menerus sengaja melakukan kesalahan yang sama dengan mencampuri atau bahkan berpihak kepada salah satu  partai politik yang teng
ah dilanda konflik internal.

"Semula saya mengapresiasi keputusan Menkumham dalam menyikapi konflik internal Partai Golkar sebagai koreksi kebijakannya terhadap kemelut di PPP. Sayangnya, kebijakan untuk tidak berpihak justru berubah-ubah. Bila begitu, bisakah pemerintah yang tidak konsisten dengan kebijakannya dipandang berwibawa?" tandas Asep.

Pertikaian kepengurusan PPP sudah sampai ke meja hijau dengan langkah kubu Djan Faridz menggugat Menkumah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. [POL]

Tweet