[Budi Gunawan Calon Kapolri] KontraS: Ini Skandal Politik Jokowi!

Kabar pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri (Kapolri) mendapat perhatian ramai dari berbagai pihak.

Sebagai mana ramai diberitakan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. DPR pun telah menerima surat tersebut dan menyebut Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.

Menanggapi hal itu, KontraS menduga erat kaitannya dengan kepentingan politik.

"Buat saya ini suatu skandal politik Jokowi. Saya tidak percaya ada pergantian kapolri dalam waktu cepat, mendadak dan kemudian memotong semua rasionalitas," ujar Koordinator KontraS dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Hariz Azhar, saat ditemui seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015), seperti dilansir Kompas.com.

Hariz mengatakan, secara resmi, kapolri yang masih menjabat seharusnya menyampikan secara langsung, masukan mengenai nama calon kapolri.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga seharusnya terlebih dahulu meminta KPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memberikan rekomendasi terhadap nama-nama calon kapolri.

Namun, kata Hariz, hal tersebut belum juga dilakukan. Sementara itu, terkait nama Budi Gunawan, Hariz menilai hal tersebut dapat menimbukan preseden buruk, baik bagi instansi Polri, maupun bagi Jokowi.

Sebab, Budi diketahui pernah menjabat sebagai pengawal mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, dan dikenal dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selain itu, sebut Hariz, nama Budi Gunawan juga termasuk dalam 25 pejabat tinggi Polri yang diduga memiliki jumlah keuangan yang cukup besar yang tersimpan dalam rekening pribadi.

"Kami meminta pertanggungjawaban Jokowi. Kalau Budi Gunawan benar-benar ditunjuk, ini benar-benar suatu preseden buruk," kata Hariz.

Selain KontraS, sebelumnya ICW juga menyatakan keberatan serupa.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho tidak merekomendasikan Kepala Lembaga Pendidikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kepala Kepolisian RI.

Menurut dia, bila BG terpilih, masyarakat akan sulit mempercayai citra kepolisian. "Mimpi buruk bagi penegakan hukum," katanya seperti dilansir Tempo, Senin, 5 Januari 2015.

Emerson berharap kepolisian menindak tegas pelaku kasus-kasus korupsi dan pencucian uang. Keraguan terhadap integritas Kapolri, Emerson melanjutkan, bisa menjadi bumerang bagi citra polisi. "Kedudukan polisi paling tinggi di penegakan hukum yang tidak boleh tersangkut kasus hukum," ujarnya.

Tweet