 |
Jokowi menegaskan, pemerintah menyatakan akan terus menyuntik modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi dan transportasi dengan dana sebesar Rp 30 triliun.
"BUMN akan kita suntik lagi seperti konstruksi atau infrastruktur misalnya Pelindo dan Angkasa Pura serta BUMN transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia. Saya yakin hal itu bakal membuat ekonomi jauh membaik,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, ruang fiskal yang longgar dari kebijakan subsidi itu digunakan untuk menyuntikan modal ke perusahaan BUMN untuk percepatan infrastruktur.
"Kita sedang bangun kepercayaan. Kita punya ruang fiskal yang longgar dari kebijakan BBM subsidi, kita alihkan ruang fiskal itu untuk proyek infrastruktur, sehingga kita akan suntik modal ke perusahaan-perusahaan BUMN dalam mempercepat infrastruktur," ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2015.
Ketika dikonfirmasi, rencana ini dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
“Sudah dialokasikan sejumlah angka,” ujarnya.
Salah satu BUMN yang dipastikan akan menerima suntikan modal dari pemerintah, menurut Sofyan, adalah PT PLN (Persero) yang ditargetkan bisa membangun 12 ribu megawatt (MW) pembangkit listrik dari total 35 ribu MW pembangkit listrik yang akan dibangun pemerintah selama lima tahun ke depan.
Sementara itu, PT Garuda Indonesia Tbk bahkan sudah lebih dulu menerima tambahan penyertaan modal dari pemerintah. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada November 2014 lalu, Garuda melaporkan penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 17,64 juta saham.
Private placement ini merupakan upaya Garuda mengonversi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 8,4 miliar ke dalam bentuk 17,64 juta saham, dengan asumsi harga transaksi sebesar Rp 467 per saham.
Sementara dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,523 triliun. Demikian dinyatakan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2015.
Menurut Hermanto, adanya PSO ini seharusnya membuat tarif kereta ekonomi juga turun. Apalagi, rencananya dana PSO tersebut akan dipusatkan untuk memberikan subsidi angkutan kereta api kelas ekonomi. Lebih dari separuhnya akan diberikan kepada Kereta Rel Listrik (KRL).
Nantinya, ujar Hermanto, tarif KRL jurusan Jakarta-Bogor hanya Rp 5 ribu. Setidaknya ada 11 kereta api jarak jauh yang akan mendapatkan subsidi. Di antaranya Logawa, Kertajaya, Brantas, Kahuripan, Kutojaya Utara, Progo, Pasundan, Sri Tanjung, Gaya Baru Malam Selatan, serta Matarmaja. Namun, mengutip dari website resmi PT KAI di www.kereta-api.co.id, subsidi itu tak melulu diberikan berupa harga tiket yang murah.
"Menurut Humas Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Joyce Hutajulu yang dilansir di beberapa media cetak dan online, mengatakan bahwa bentuk pengalihan subsidi ke kereta lokal nantinya tak akan melulu dalam bentuk penurunan tarif. Bisa saja subsidinya dalam bentuk penambahan frekuensi perjalanan KA, jumlah tempat duduk, dan penambahan fasilitas," tulis web tersebut. Keterangan selengkapnya, klik di sini
Angka subsidi tahun ini, menurut Hermanto, lebih tinggi ketimbang PSO tahun lalu sebesar Rp1,22 triliun. Besaran ini disesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
"Tahun lalu Rp 1,22 triliun, ada peningkatan karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak," ujar Hermanto.
Sebagai pengingat, inilah daftar harga tiket KA yang mengalami kenaikan hingga 400%. (fs)
0 Response to "Alihkan Subsidi BBM Untuk Suntik Modal BUMN, Pemerintah Bohongi Rakyat Lagi? "
Post a Comment