The Jakarta Post: PDI-P named most corrupt political party

"PDI-P named most corrupt political party"

Demikian judul salah satu berita yang dirilis The Jakarta Post, 19 Maret 2015.

A government plan to ease a remission regulation for corruption convicts has been described as a way of protecting members of the ruling Indonesian Democratic Party (PDI-P) from legal charges, the party having suffered more corruption convictions than any other over the past decade.

Alvon Kurnia Palma from the Foundation of the Indonesian Legal Aid Institute (YLBHI) cited a study on the corruption perception index of political parties by watchdog group Corruption Eradication Commission (KPK) Watch that revealed PDI-P politicians had been involved in the most graft cases between 2004 and 2014.

The organization conducted its study based on data provided by several anticorruption organizations, including the KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) and Transparency International Indonesia.

According to the study, politicians from the party had been involved in 157 cases in a decade, with Golkar Party members in second place with 113 cases and the Democratic Party third with 47 cases. 

(http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/19/pdi-p-named-most-corrupt-political-party.html)

[Rencana pemerintah untuk meringankan peraturan remisi untuk narapidana korupsi telah digambarkan sebagai cara untuk melindungi anggota Partai yang berkuasa PDIP dari tuntutan hukum, partai yang diyakini paling korup lebih dari yang lain selama dekade terakhir.

Alvon Kurnia Palma dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengutip sebuah studi pada indeks persepsi korupsi partai politik yang dilakukan oleh KPK Watch mengungkapkan bahwa politisi PDI-P terlibat kasus korupsi paling banyak antara 2004 dan 2014.

Organisasi itu telah melakukan penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh beberapa organisasi antikorupsi, termasuk KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia.

Menurut penelitian, politisi dari partai PDIP terlibat dalam 157 kasus korupsi, Partai Golkar di posisi kedua dengan 113 kasus dan yang ketiga Partai Demokrat dengan 47 kasus]

Tweet