[Jelang Disahkannya APBD DKI] Kandasnya 'Lobi Panik' Ahok Setelah di 'KO' DPRD

Jakarta - Ucapan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap mengatakan tak masalah jika harus menggunakan APBD-Perubahan 2014 jika RAPBD 2015 ditolak DPRD DKI, hanya 'hisapan jempol' belaka.

Buktinya, dia berusaha keras agar RAPBD 2015 bisa lolos dan terhindar dari digunakannya kembali APBD-P 2014. Lobi gencar dilakukannya begitu melihat perkembangan yang tak sesuai harapannya.

Padahal upaya 'lobi' sudah dilakukan Ahok. Mulai dari memberikan password e-budgeting ke Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi agar menyepakati digunakannya RAPBD 2015 yang konon bebas anggaran siluman. Tapi hasil rapat pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Jumat (20/3) lalu ternyata kompak menolak membahas RAPBD 2015.

Ahok seperti panik. Pasalnya Prasetio ternyata tak hadir dalam rapat Banggar. Ahok pun mencoba hubungi Pras. Tapi Pras tak kunjung angkat teleponnya. Telepon Pras dimatikan kata Ahok. Pras menghilang malam itu.

Padahal, dari hitung-hitungan Ahok, RAPBD 2015 bisa memenangkan 'pertarungan' di rapat Banggar dewan. Asal, Pras hadir. "Hanya butuh 13 orang, Banggar satu fraksi, satu ketua tanda tangan, dan selesai (lolos itu RAPBD 2015-red)," ucap Ahok sesumbar.

Tapi optimisme Ahok dikandaskan kenyataan. Pras tak hadir rapat. Sedangkan pimpinan Banggar yang hadir, yakni Abraham (Lulung) Lunggana, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana ternyata menolak pembahasan RAPBD. Selain karena waktu yang mepet untuk lakukan pembahasan dengan tenggat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri di jam 00.00Wib, mereka juga anggap RAPBD DKI 2015 adalah dokumen palsu.

"Ya kita menolak membahas, sudah kita dorong Pergub saja untuk pakai APBD-Perubahan 2014 saja," ujar Lulung, Jumat (20/3) lalu.

Kesal tak dapat kepastian sikap Pras dan kenyataan penolakan dari DPRD, Ahok langsung mengadu pada mantan pasangannya di DKI, yakni Presiden Joko Widodo. "Semalam saya telepon Pak Pras ngilang, hape-nya dimatiin. Makanya saya lapor Presiden," ujar Ahok beralasan, Sabtu (21/3) lalu.

Bagaimana dengan hasil mengadu ke Jokowi di Bogor? Sang Presiden pun ternyata menganjurkannya pakai Pergub untuk menggunakan APBD-P 2014 saja.

Minggu (22/3) siang, Ahok pun lakukan rapat dengan petinggi Pemprov DKI di Balai Kota. Hadir Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika, Kepala Inspektorat Lasro Marbun, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.

Rapat digelar selama dua jam, mulai pukul 12.30 hingga 14.30 Wib bahas penolakan dewan. Sadar bahwa kemungkinan menang tipis, kepada wartawan Ahok pun kembali sesumbar tak masalah pakai APBD-P 2014. "Tak berpengaruh kok hanya beda tipis 180 miliar. APBD 2014 kan 72,9 triliun, sedangkan RAPBD 2015 sebesar 73,08 triliun," ucap Ahok, di Balai Kota, Minggu (22/3).

Hari ini, informasi dari sumber Aktual.co mengatakan Prasetio dan Banggar bakal gelar rapat. Untuk memastikan keputusan resmi Banggar untuk digulirkannya Pergub untuk penggunaan pagu APBD-P 2014. Sebagian besar dewan juga dikabarkan sudah sepakat APBD-P 2014. Namun sikap Pras masih simpang siur. Saat coba dihubungi pagi ini, tak ada jawaban. Namun Wakil Ketua DPRD M Taufik, Jumat lalu yakin Pras bersikap sama dengan mereka yang menolak membahas RAPBD 2015 dan dukung digunakannya APBD-P 2014. [aktual.co]

Tweet