Jokowi Siap Hukum Mati Kader PDI P?

Resmikan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak, Jokowi Nyatakan Perang Pada Narkoba - Foto : Destriadi

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia berada dalam status darurat narkoba pada saat ini. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada maaf bagi pelaku narkoba di negeri ini. Jokowi menuturkan, banyak pelaku narkoba yang sudah dipenjara lalu meminta pengampunan kepadanya. Namun, semuanya ditolak.

"Saya juga banyak tekanan dari sana dan sono. Tapi sekali lagi, kita memang berada pada posisi darurat narkoba," ucapnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 20 Januari 2015

Dampak negatif narkoba, lanjutnya, tidak hanya merasuk ke lingkungan anak-anak muda, tetapi juga institusi-institusi.

"Terakhir kemarin di universitas, dimana pembantu rektor juga terlibat dalam narkoba," ungkapnya.

Jokowi pun meminta para ulama besar di Kalbar untuk rajin memberi ceramah tentang bahaya narkoba di masing-masing masjid.

"Selain memakmurkan masjid, gunakan juga untuk siar dan saya titip pesan kepada ulama dan kiai, ceramahkan bahaya narkoba di masjid," ujar Jokowi saat memberikan kata sambutan dan meresmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak-Kalbar.

Jokowi yang mengenakan baju putih, celana hitam dan kopiah hitam ini kembali mengingatkan kembali tentang status darurat narkoba untuk Indonesia.\"Negara kita ini, posisi darurat narkoba. Kenapa? Karena ada sekitar 4,5 juta pemuda tidak bisa direhabilitasi," tandasnya.[kompas]

------

Beberapa kasus narkoba yang menimpa kader PDI P - Foto : Twitter

Jokowi boleh saja mengklaim siap perang melawan narkoba dan mengawali perang tersebut dengan langkah menghukum mati 6 orang terpidana narkoba yang baru saja usai eksekusinya. Namun publik tentu meminta lebih dari Jokowi. Bukan sekedar keberanian menghukum mati orang asing saja, namun juga harus berani menghukum kader-kader partai yang terindikasi melakukan kejahatan narkotika.

Setidaknya ada 3 nama kader PDI P yang tercatat terakhir oleh publik sebagai pemilik dan pengguna narkoba. AD, anggota DPRD dari Tasik, Eko Yulianto dari Bantul dan yang terakhir sekretaris DPC PDI P Lamongan.

Sementara, menurut Tjahjo Kumolo, hingga 2 tahun lalu, tercatat ada 6 kader PDI P yang langsung dipecat karena ketahuan sebagai pengguna narkoba.

Jika Jokowi benar-benar ingin berperang melawan narkoba, seharusnya ia juga berani tegas dan bernyali menghadapi kader-kader PDI P yang terlibat kasus narkoba dan tidak melakukan tebang pilih dalam proses hukumnya. Namun menilik yang kini terjadi, sepertinya nyali itu belum dimiliki Jokowi. (fs)

Tweet