 |
Dia memilih menunda pelantikan bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekaroputi itu sebagai Kapolri yang telah mendapat persetujuan DPR tersebut. Jokowi justru mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri yang tidak diperhitungkan publik sebelumnya.
Kalau saja Jokowi tetap melantik Budi Gunawan, maka dia akan menjadi hujatan para aktivis dan bekas relawan "Salam Tiga Jari". Jokowi akan dituding melanggar janji/komitmen pemberantasan korupsi semasa kampanye pilpres lalu.
Sebaliknya jika Jokowi tidak memilih Budi, tak melantiknya atau justru membatalkannya sebagai calon Kapolri, dia akan berhadapan dengan DPR termasuk partainya; PDI P. Jokowi bisa dituding tidak konsisten dengan pilihannya sendiri, dan tak loyal kepada partai-partai pengusungnya sebagai Presiden. Dia juga akan dianggap tidak menghargai lembaga DPR yang telah melakukan fit and proper test Budi Gunawan.
Jokowi barangkali akan kian sulit mendapat dukungan politik dari DPR nantinya. Terlebih dari KMP yang mulai terlihat tanda-tanda romantis dengan KIH, maka akan kembali sirna. Dia tak akan mudah untuk mendapatkan persetujuan kembali dari DPR kalau mengajukan calon Kapolri baru pengganti Budi.
Dilema memang. Ibarat buah simalakama; dimakan bapak mati, tak dimakan ibu yang mati. Itulah deskripsi keadaan Jokowi beberapa hari lalu sebelum memutuskan menunda pelantikan budi.
Keputusan Jokowi pada Jumat malam lalu, untuk menunda pelantikan Budi dan tetap memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri secara hormat, dinilai sebagai langkah yang cerdas. Sebab, Jokowi setidaknya telah berhasil keluar dari perangkap status tersangka Budi Gunawan dan 'jebakan politik' DPR.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu memberi kesempatan kepada KPK untuk memproses hukum Budi guna membuktikan sangkaannya. Artinya, jika dalam proses hukum nanti Budi tidak terbukti menerima suap, KPK, para aktivis, dan bekas relawan "Salam Tiga Jari" haruslah legawa menerimanya. Sebab, keputusan pengadilan adalah keputusan hukum yang harus dipatuhi semua orang. Jangan ada lagi pemaksaan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk mengganti Budi Gunawan dengan yang lain. Jokowi harus tetap melantiknya pada Oktober mendatang.
Namun jika tekanan agar Jokowi menggantinya masih masif terjadi, maka tak salah jika ada yang mencurigai motif di balik itu. Ada apa? Pantas jika diduga, tekanan itu bukan lagi murni untuk tujuan pemberantasan korupsi, melainkan ada 'pesan' untuk menjegal Budi sebagai Kapolri. Lebih elegan mengajukan banding, misalnya, jika putusan pengadilan ternyata menyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima suap daripada menuntut Jokowi mengganti calon Kapolri tersebut. Hukum harus menjadi panglima. Asas praduga tak bersalah sejatinya juga harus dijunjung tinggi. Sebab dalam hukum sendiri disebutkan, seorang tersangka atau terdakwa patut dianggap belum bersalah selama belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap.
Sebaliknya Jokowi harus mengganti Budi Gunawan jika proses hukum nanti, ternyata jenderal polisi bintang tiga itu terbukti menerima suap atau gratifikasi.
Keputusan menuda pelantikan Budi agar proses hukum di KPK berlanjut adalah cara agar Jokowi tetap dianggap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Meski sebenarnya Jokowi juga tengah memainkan perannya sebagai politisi. Dia telah menghitung-hitung langkah agar keputusannya terkait Budi tidak menjadi bumerang kepada dirinya sebagai Presiden dan Kepala Pemerintahan.
Keputusan Jokowi yang menuda pelantikan Kapolri pada Oktober mendatang bukan tanpa alasan. Sebab, pada bulan itu, DPR telah menjadwalkan penggantian seluruh pimpinan KPK yang telah habis masa tugasnya.
Jokowi tentu sadar, masih ada banyak perangkap berikutnya. Namun, lolosnya Jokowi dari perangkap Jendral bintang tiga ini menunjukkan ia memiliki ambisi pribadi untuk tetap memimpin Indonesia. [*/fs]
0 Response to "Jokowi Lolos Dari Perangkap"
Post a Comment